Agil : Perangkat Desa Padangsidimpuan Butuh Pendampingan !

PADANGSIDIMPUAN – Kasus pemberhentian perangkat desa kembali terjadi di Sumatera Utara, tepatnya menimpa belasan perangkat desa di Kecamatan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut).

Mereka yang diberhentikan itu di antaranya, Zul Efendi, diberhentikan dari jabatan Kaur Pemerintahan, dan Plt sekdes 2016/2017. Muklis juga diberhentikan dari jabatan Kaur Pembangunan, Raja Halomoan menjabat sebagai Kaur Umum, ketiganya bertugas di Desa Singali dan dinon-aktifkan oleh kepala desa setempat.

Demo Perangkat Desa (ilustrasi)

Di Desa Tinjoman, Ondolan Pane diberhentikan sebagai Kepala Dusun 1. Jakpar Rambe (Kaur Pembangunan); Ali Damro (Kaur Umum); Yusnaini (Kepala Dusun 3); Malim Siregar (Kaur Pemerintahan). Mereka berhentikan oleh kepala desa setempat.

Kejadian yang sama juga terjadi di Desa Sabungan Sipabangun. Mereka yang diganti tanpa alasan, Kali Rosulu Simatupang (Kaur Umum); Borotan (Kepala Dusun 3); Jubri Nasution (Kepala Dusun 2); dan Ahiruddin Ritonga (Kepala Dusun 4).

Sedangkan di Desa Huta Padang, dugaan pemberhentian juga dialami oleh Ali Musa Siregar menjabat sebagai Kadus (Kepala Dusun Satu); Baktiar Hutasuhut (Kepala Dusun 3). Dan di Desa Partihaman Saroha, Dorlan Harahap sebagai Kepala Dusun 3 Kepada wartawan, mereka mengaku tidak mengetahui alasan pemecatan tersebut.

“Tiba-tiba kami sudah dapat surat pemecatan tanpa ada kesalahan,” ujar Zul Effendi, salah seorang perwakilan dari mereka.

Anehnya, surat pemecatan itu diberikan tidak melalui prosedur administrasi, hanya dibuat di depan rumah saja. Mereka minta kepada pihak terkait agar bisa memberikan alasan pemecatan tersebut. Mereka menilai, pemecatan itu tidak adil dan tidak manusiawi

Agil, S.T Ketua PPDI Sumatera Utara

Sementara itu Mesran, S.T Ketua PPDI Sumatera Utara ketika dihubungi menyampaikan bahwa secara PPDI sudah mendengar adanya peristiwa diskriminasi terhadap rekan sejawat di Kabupaten Padangsidimpuan tersebut.

“ Sesuai dengan instruksi yang kami terima dari Ketum PPDI Mujito, kasus tersebut menjadi pekerjaan rumah baik buat diri saya pribadi ataupun bagi PPDI Sumatera Utara,” ujar Agil sapaan akrab dari Ketua PPDI Sumatera Utara ini.

“Perintah Ketum PPDI jelas, dampingi rekan-rekan perangkat desa yang mengalami pemecatan dengan mempertimbangkan informasi yang berimbang ,” lanjut Agil.

Memang untuk Kabupaten Padangsidimpuan belum terbentuk secara resmi untuk perwakilan PPDI, akan tetapi sudah ada diskusi-diskusi ringan dengan Perangkat Desa di wilayah tersebut untuk segera mendirikan wadah bagi pamong-pamong desa sebagaimana halnya pamong-pamong desa di wilayah laih yang sudah terbentuk PPDI.(admin)

Sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *