Babak Baru Kasus Bartim, Politisi Ini Sayangkan Konflik Bupati Dengan PPDI

Tamiang Layang – Kehadiran Politisi dari partai berlambang pohon Beringin (Golkar) yang duduk menjadi Ketua Komisi III DPRD Bartim, Drs. Asmadi Ranji yang telah memenuhi undangan dari pihak penggugat yakni, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bartim, sebagai saksi pada persidangan perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Tml, di Pengadilan Negeri (PN) Tamiang Layang, Selasa (04/08/2020).

Sidang yang berlangsung, selain Perangkat desa dan Kepala Desa, PPDI juga menghadirkan Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio S. Pd. I dan tentunya Ketua Komisi III DPRD Bartim Drs. Asmadi Ranji yang turut serta memberi keterangan terkait proses dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) beberapa waktu lalu.

Baca juga : Ini Kasus Yang Membawa Sengketa PPDI Dengan Bupati Bartim

“Kita melihat banyak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut peraturan, jadi untuk itu kami dari DPRD mengadakan RDPU. Waktu itu minta penjelasan dari kepala daerah tentang pelaksanaan seleksi perangkat daerah,” ucap Asmadi Ranji, usai memberi keterangan di luar ruang sidang selaku saksi.

Pada waktu seleksi mereka juga tidak bisa memberi dasar yang kuat atau apa Perbubnya (Peraturan Bupati – Red), karena waktu itu belum selesai, tapi ternyata Perbub itu sudah dibuatnya bulan Desember dan sudah dikeluarkan, lanjut Ketua Komisi III DPRD Bartim tersebut.

Menurut Asmadi, pihak Pemda Bartim saat dilakukan RDPU di DPRD dihadapan pihak PPDI tidak bisa menunjukan Perbub yang menjadi dasar terlaksananya seleksi perangkat desa.

“Diketahui waktu RDPU di tanggal 17 Januari itu tidak ada dan tidak bisa mereka berikan Perbub itu untuk DPRD dan itu semuanya terlihat untuk menyelaraskan administrasi saja,” jelas Asmadi Ranji.

Begitu keluar rekomendasi dari hasil RDPU mereka tidak menghiraukan dan Bupati tetap melaksanakan test, lanjutnya.

Dilanjutkan Asmadi, dirinya menyebutkan bahwa soal test perangkat desa tidak mengetahui. “kami tidak mengikuti bagaimana pelaksanaannya, hanya dilaporkan oleh pihak PPDI itu sendiri dan sebelum melakukan test tidak ada mediasi,” ungkapnya.

Sementara, Yandi, selaku Pemerhati Publik Bartim, yang juga hadir mengikuti proses persidangan tersebut, pada kesempatannya mengatakan bahwa polemik antara PPDI dengan Pemda Bartim seharusnya tidak perlu terjadi.

Menurut Yandi, PPDI adalah partner pemerintah, bahkan bisa disebutkan anak Bupati, maka dimata Pelergati Bartim ini, permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dengan mengajak pihak-pihak terkait untuk melakukan mediasi.

“Jangan menganggap ini bukan ranahnya Pengadilan Negeri, apa yang terjadi dari putusan dan sudah ditetapkan pengadilan negeri, itu bisa menjadi polemik. Perlu diketahui bahwa PPDI ini sejatinya tetap anaknya pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati sebagai kepala daerah,” ucap Yandi di sela-sela berlangsungnya persidangan.

Lebih bagus ditempuh langkah-langkah mediasi langkah-langkah yang bijaksana tentunya dari Pemkab itu bagaimana, karena ini sudah proses pengajuan saksi. Sebaiknya dilakukan mediasi, selagi masih ada waktu, lanjutnya.

“saya sangat menyayangkan kalau ini sebenarnya sampai menjadi konflik atau sengketa di pengadilan, karena PPDI ini adalah anaknya Pak Bupati, sebaiknya selesai secara internal masih ada waktu mengambil langkah-langkah mediasi,” saran Yandi.

Yandi juga menyebutkan bahwa permasalahan ini jangan terlalu mendengar bisikan-bisikan yang katanya Ini sudah tidak benar dan ini akan menang serta ini tidak bisa kalah. “Jangan didengar bisikan-bisikan itu, dengarlah hati nurani, coba berusaha cari jalan damai, itu yang paling terpenting dengan melakukan medias dan jangan mengambil sikap mediasi hanya untuk menguntungkan diri sendiri,” harap Yandi.

Baca juga : Akhirnya Perangkat Desa Purworejo Gajian Tiap Bulan

Saya prediksi kalau sidang ini tetap dilanjutkan sampai akhir, rakyat akan mendukung di belakang PPDI, itu satu bentuk dukungan semangat maupun dana, sampai mana pun kasus ini akan terus berlanjut.

“PPDI akan terus angkat sampai tingkat manapun jika belum selesai. Sekali lagi saya sarankan lebih bagus ambil jalan tengah mumpung masih ada waktu dan saya hari ini hadir di persidangan melihat bagaimana kesaksian dan fakta-fakta yang diungkapkan, Sekali lagi saran saya lakukan mediasi selagi masih ada waktu,” pungkasnya.

Sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *