Bahas Ketimpangan Siltap Perangkat Desa, DPRK Pidie Bahas RDP

Pidie – Menanggapi ketimpangan penghasilan tetap (Siltap) antar perangkat desa, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, mepanggil Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), dan menggelar rapat dengar pendapat di gedung DPRK Pidie, Rabu 15 Januari 2020.

Dilansir dari KBA.ONE di gedung DPRK Pidie, rapat TAPK Pidie dihadiri Asisten III mewakili Sekretaris Daerah, Aisten I, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD). Sedangkan Komisi I DPRK Pidie dipimpin ketuanya Jailani HM Yacob serta sejumlah anggotanya.

Agenda pertemuan tersebut membahas tentang ketimpangan penghasilan antara keuchik, (kepala desa) sekrearis desa, dan perangkat desa lainnya. Ini sesuai dengan Peratuan Pemerintah nomor 11 tahun  2019 tentang perubahan kedua, tentang peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan  jerih tuha peuet, tengku. imum, bilal, kejruen chik gampong.

Ketua Komisi I DPRK Pidie, Jailani HM Yacob, menyebutkan untuk jerih tuha peuet, tgk imum meunasah dan bilal seharusnya mempertimbangkan kepatutan, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang terlalu jauh. Sementara beban yang diemban oleh Tuha Peuet, sama halnya dengan kepala dusun (Kadus), juga Tgk Imum meunasah.

“Berdasarkan hasil dengar pendapat, untuk Siltap perangkat desa, itu tidak mungkin diubah karena penetapannya atas dasar PP nomor 11 tahun 2019, tentang perubahan kedua tentang peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun kita minta kebijakan Pemerintah Daerah untuk memikirkan jerih Tuha Peuet, Tgk Imum dan Bilal dan Kejruen Chik Gampong meski untuk jerihnya, diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup),” katanya.

Setelah Komisi I mendengar seluruh penjelasan dari TAPK, maka pihaknya meminta, setidaknya kebijakan itu bisa diakomodir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) nantinya.

“Atas dasar asas kebijakan, pihak TAPK meneyetujui penambahan jerih tuha peuet, tgk imum, bilal, dan kejruen chik gampong dengan tambahan sekitar Rp100 ribu, dari jerih semula, Rp400 ribu, dan hal ini akan disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diatur dalam Perbup pada APBK-P nanti,” jelas Jailani.

Karena tidak diatur dalam Pertautan Daerah (Perda) atau qanun, maka Komisi I DPRK Pidie, akan menyampaikan hal ini kepada DPR Aceh dan Pemerintah Aceh untuk membuat qanun Aceh tetang jerih tuha peuet, tgk imum, dan bilal setara dengan perangkat desa lainnya, sehingga tidak terjadi ketimpangan.

Sementara, Asisiten III Setdakab Pidie, Mutiin yang mewakili Sekda, menyebutkan, penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

Mutiin menyebukan berdasarkan Dana Alokasi Umum (DAU) 2020, terjadi penambahan sekitar Rp93 miliar lebih, dan itu diperuntukkan untuk perangkat desa dan tidak untuk tuha peuet, tgk. Imum, bilal dan kejruen chik gampong.  

“Berdasarkan hasil pertemuan kita dengan Komisi I DPRK Pidie, kita setuju untuk sementara penambahan jerih tuha peuet, tgk imum dan bilal akan diakomudir pada APBK-P nantinya, dengan penambahan sekitar Rp100 ribu, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Mutiin.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *