Bansos Terdampak Covid-19 Diperpanjang, Perangkat Desa Makin Tidak Tenang




Magelang (08/09/2020) : Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)/subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan dibawah Rp5 juta rencananya akan diperpanjang hingga kuartal I-2021.

Sebelumnya, stimulus yang dilakukan pemerintah ini ditetapkan hanya sampai bulan Desember 2020. Selain itu, program kartu prakerja juga akan diperpanjang hingga 2021 mendatang.




Kedua program tersebut dilanjutkan dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi virus corona atau covid-19.

“Bantuan Presiden untuk UMKM akan dilanjutkan. Kemudian, kartu prakerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Airlangga Hartarto usai sidang kabinet di Istana Negara, Senin, 7 September 2020.

Dengan keputusan yang diambil Pemerintah ini, disatu sisi memberikan kabar gembira buat warga penerima, akan tetapi disisi yang lain sedikit banyak menambah konflik antara warga penerima dengan warga yang tidak menerima bantuan.




“ Mau tidak mau kami sebagai Perangkat Desa juga makin susah, “ ujar salah satu perangkat desa di Kabupaten Wonogiri yang tidak mau disebutkan namanya.

“ Bagaimana tidak, dengan data penerima bantuan yang sekarang ini terasa kurang valid, rawan menimbulkan konflik baik diantara warga, maupun warga dengan Perangkat Desa,” lanjutnya.

Protes warga di depan Kantor Desa

Sebagaimana diberitakan diberbagai media, tercatat ada beberapa kejadian pembakaran kantor desa oleh warga yang kesal karena tidak dapat bantuan.

Di Serang Banten tercatat ada 3 Desa pada bulan Mei 2020 yang dirusak warga, kemudian kejadian di Kantor Desa Air Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Jambi dirusak dan dibakar warga . Belum termasuk protes warga dibeberapa tempat karena ketidak adilan dalam pembagian bantuan tersebut.



Mensikapi keputusan pemerintah tentang diperpanjangnya program bantuan sosial ini, terutama yang bersentuhan dengan warga desa, Sarjoko, Sekjen PPDI berharap ada solusi yang pasti dari pemerintah pusat tentang data penerima bantuan.

“ Kami memahami keinginan warga desa ditengah masa-masa sulit ini, harapan kami untuk perangkat desa anggota PPDI, lebih banyak bersabar dalam menjalani tugasnya,” pesan Sarjoko melalui Redaksi Puskominfo-PPDI.

Dalam kondisi sekarang ini yang serba susah, membuat warga berharap banyak dengan bantuan dari pemerintah. Akses ekonomi sebagai sumber kehidupan yang dibatasi tentu membuat penghasilan masyarakat juga jauh berkurang, sementara kebutuhan akan kehiduapan terus berjalan.




Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *