Curhat Ke Komisi 1, PPDI Pasuruan Minta Kenaikan Tunjangan



Sejumlah perangkat desa Kabupaten Pasuruan mendatangi Komisi 1 DPRD setempat, Senin (23/11/2020) pagi.

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kelanjutan rencana kenaikan tunjangan perangkat yang sempat diwacanakan komisi bidang hukum dan pemerintahan itu.

Sonhaji, ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pasuruan, menyatakan, setiap bulan, penghasilan yang didapat perngkat sebesar Rp 2, 6 juta.

Angka itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp.2 ,juta dan tunjangan Rp 650 ribu.

“Kami datang ke sini, untuk mempertanyakan kejelasan kenaikan tunjangan yang kami usulkan. Karena kalau dibanding UMK kabupaten, angkanya jauh sekali,” kata Sonhaji, dalam pertemuan bersama Komisi I itu.

Menurut Sonhaji, dengan pendapatan sebesar itu, ia masih harus membayar iuran BPJS Kesehatan.

“Apabila dihitung, pendapatan kami sangat minim. Apalagi, kami menerimanya setiap tiga bulan sekali bahkan bisa sampai empat bulan sekali,” imbuhnya.

Sonhaji pun berharap ada kenaikan tunjangan bagi aparatur desa sebesar Rp 850 ribu perbulan. Sehingga, tunjangan yang akan mereka terima senilai Rp 1,5 juta per bulan.

“Karena, tunjangan tersebut, juga untuk membayar BPJS Kesehatan. Kami berharap, wakil rakyat serius mendukung kenaikan tunjangan kami. Ada lebih dari 3 ribu aparatur desa, yang menunggu jawaban legislatif atas permohonan kami,” imbuhnya.



Bersama dengan naiknya UMK buruh saat ini, PPDI berharap agar DPRD bisa mengusahakan ada kenaikan tunjangan perangkat desa yang saat ini sebesar Rp 650.000 naik menjadi Rp 1.500.000 per bulannya.

“Ada 3.000 lebih perangkat desa menunggu jawaban ini. Kami berharap wakil rakyat serius mendukung kenaikan tunjangan kami. Sebab tunjangan ini juga kita gunakan membayar BPJS,” tegasnya.

Kasiman, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, mendukung permintaan PPDI itu. Kendati begitu, ia memita para perangkat untuk bersabar. Sebab, jadi tidaknya kenaikan tunjangan itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

 “Sebelum jenengan (anda) minta, kami sudah berfikir dan berusaha untuk menaikkan tunjangan perangkat. Buktinya usulan kenaikan tunjangan tersebut sudah disampaikan ke pandangan umum fraski-fraksi dalam pembahasan Rencana APBD 2021,” papar Kasiman.



Senada dengan Kasiman, Rudi Hartono, anggota komisi I DPRD lainnya memastikan untuk memperjuangkan usulan itu.

 “Apalagi UMK sudah naik. Jadi harus benar-benar diperjuangkan,” jelasnya.

Menurut Rudi, beban kerja aparatur desa terbilang berat. Karena itu, kenaikan tunjangan dinilainya menjadi sesuatu yang wajat.

“Dengan tunjangan yang besar, diharapkan akan berpengaruh dengan kinerja aparatur desa,” jelas Rudi.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman menyatakan dukungannya terhadap kenaikan tunjangan untuk para perangkat desa tersebut.

Dari berbagai sumber



Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *