Dewan Pembina PPDI Loteng Sesalkan Pemecatan Perangkat Desa

PRAYA—Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, HM Nursiah merasa prihatin banyak Kades yang melakukan pemberhentian kepada perangkat desa (Prades). Keprihatinan Sekda ini menyusul laporan masyarakat kepada dirinya mengenai banyak Kades yang dinilai mengangkat dan meberhentikan Prades tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Banyak laporan dan pengaduan yang masuk ke saya. Ya, cukup prihatin dengan semua ini,” Aku Sekda yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina PPDI Loteng ini.

Terkait pengangkatan dan pemberhentian Prades itu katanya, sebenarnya sudah jelas aturannya. Baik dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015. Maupun Perbup nomor 43 tahun 2018 tentang pedoman mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Prades. Mestinya kata Nursiah, Kades mempedomani itu semua.

Sekda Lombok Tengah HM Nursiah

“Harus berpedoman kesana, jangan atas dalih-dalih lain,” katanya.

Sekarang lanjutnya, masyarakat sudah pintar dan sudah bisa menempuh jalur hukum ketika dirasa sesuatu pemberhentian itu dinilai cacat hukum. Apalagi, jika melihat contoh di Loteng, sudah ada Kades yang memang diputuskan salah langkahnya memberhentikan Prades menurut putusan Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Sehingga Kades bersangkutan diminta untuk mengembalikannya. Oleh karenanya, ia berharap agar itu dijadikan pembelajaran agar tidak dilakukan.

“Intinya tolong regulasi itu dipedomani semua biar tidak jadi persoalan,” jelasnya.

Apalagi tambah Mantan Asisten III Sekda Loteng ini, Kades yang memberhentikan Prades itu sampai tidak mengantongi rekomendasi camat dalam melakukan kebijakan tersebut. Karena sesuai aturan itu, pengangkatan dan pemberhentian Prades itu harus ada rekomendasi camat juga. Jika tidak, berarti prosedurnya salah. Karena seperti diketahui, camat itu tidak serta merta untuk tidak maupun memberikan rekomendasi melainkan melalui kajian mendalam. Tentu, pemberian rekomendasi itu camat berpedoman pada aturan yang ada sebagai pertimbangannya.

“Jika kebijakan pemberhentian itu tidak seusia mekanisme yang ada, ya wajar banyak rekan-rekan Prades ke PTUN,” sentilnya.

Untuk menyikapi dinamika ini, jika ada laporan dan pengaduan pihaknya melalui tim di kabupaten pasti menindaklanjuti. Langkah ini juga sebagai upaya untuk menelusuri dan memeriksa proses-proses yang dilakukan oleh Kades dalam upaya mengangkat dan memberhentikan Prades. Artinya, melihat dari segi aturan mana yang dilanggar dan seperti apa konsekuensinya. Sehingga baru kemudian dilakukan mediasi.

“Solusi yang kita berikan, ya bagaimana agar Kades tidak melanggar aturan dan tidak terjadi konflik,” pungkasnya.

sumber berita

1 komentar untuk “Dewan Pembina PPDI Loteng Sesalkan Pemecatan Perangkat Desa”

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *