Dirjen Kemendagri Perintahkan Bupati Karawang Lakukan Pembinaan Terhadap Kades Sabajaya

KARAWANG : Perselisihan antara Aan Karyanto dengan Kepala Desa Sabajaya  terkait pemberhentian sebagai Sekretaris Desa memasuki babak baru, hal ini seiring dengan diterbitkannya surat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa kepada Bupati Karawang.

Surat yang tertanggal 28 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Muhammad Rizal, SE, M.Si, selaku Sekretaris Jendral Bina Pemerintahan Desa , merupakan tanggapan atas pengaduan tidak dilaksanakannya Hasil PTUN Bandung dan PTTUN Jakarta oleh Kepala Desa Sabajaya.

Langkah maju yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut komunikasi aktip yang dilakukan oleh PPDI dibawah Kepimpinan Mujito-Sarjoko, yang senantiasa melakukan pengawalan terhadap kasus-kasus pemberhentian perangkat desa secara tidak prosedural.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya,  posisi Aan Karyanto sebagai Sekretaris Desa Sabajaya telah diberhentikan secara non prosedural oleh Kepala Desa pada awal tahun 2019. Secara sepihak Kepala Desa langsung menempatkan Irvan Baharudin Permana, S.Pd, sebagai Sekretaris Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang.

Dalam surat bernomor 141/3774/BPD tersebut selain mewajibkan Kepala Desa Sabjaya untuk merehabilitasi Aan Karyanto pada posisi Sekretaris Desa, juga mewajibkan Kepala Desa Sabajaya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 636.000,- ( enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah ).

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa memerintahkan Bupati Karawang untuk menindaklanjuti surat tersebut dengan pembinaan dan pengawasaan kepada Kepala Desa Sabajaya. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

“ PP PPDI menyambut positip dengan terbitnya surat tersebut, “ ujar Mujito, Ketua Umum PPDI Pusat. “ Artinya perjuangan dan usaha yang kami lakukan untuk keadilan perangkat desa yang diberhentikan tanpa prosedur mendapatkan atensi dari Kementerian Dalam Negeri.”

“ Tentu PP PPDI berharap segera ada tindaklanjut dari Bupati Karawang dalam merespon surat tersebut,” tambah Ketua Umum yang berasal dari Tulungagung ini.

“ Yang pasti PP PPDI senantiasa berjuang dan melakukan pengawalan terhadap kasus-kasus seperti ini, mengingat masih banyak kejadian serupa di pelosok negeri,” pungkas Mujito.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *