Ibnu Majah : ” Gaji Setara PNS 2A Untuk Perangkat Desa Seluma Tidak Bisa Ditunda Lagi !”




Seluma (16/09/2020) – Pemkab Seluma ingkar janji dengan memberi tambahan dana peruntukan siltap Setara 2 A berdasarkan PP 11 Tahun 2019, hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu disaat hearing dengan PPDI Seluma.

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Seluma, pada Selasa (15/09/2020), mendatangi Gedung Bupati dan DPRD Seluma untuk menagih janji Pemkab Seluma tersebut.

” Pelaksanaan Siltap Perangkat Desa di Kabupaten Seluma sesuai dengan PP 11 Tahun 2019 yang mana Siltap Perangkat Desa setara ASN Golongan 2 A yaitu sekitar 2.022.000, namun dalam APBD murni 2020 belum terlaksana maka pemda menjanjikan di APBD-P setelah kami dapat informasi bahwa pada APBDP belum juga bisa di laksanakan, maka hari ini PPDI Seluma di bantu oleh FKKD Seluma dan Apdesi seluma mendatangi Gedung Bupati dan DPRD Seluma, ” ungkap Herwan Mezi Ketua PPDI Seluma.



” Dari awal sebagai mana kita ketahui tahun 2020 kami dari organisasi PPDI Seluma dan di bantu oleh APDESI Seluma mengadakan aksi tuntututan kami yaitu tentang PP 11 Tahun 2019 bahwa kami Parades seluma menuntut hak kami apa yang di atur dalam PP 11 Tersebut, seiring dengan waktu pada waktu itu pihak pemda siap mengakomodir tuntutan kami, tapi mengingat waktu dan kondisi Covid 19 sekitar 2 bulan yang lalu kami hering lagi bersama dengan pak sekda dan di hadiri Bapak Kepala DPKAD dan DPMD bahwa mereka bisa memenuhi 6 miliar, kami dari Organisasi PPDI, APDESI dan FKKD sudah setuju dengan angka tersebut, walaupun belum penuh dengan golongan 2 A, kita harap maklum dengan kondisi Covid 19 ini,” ujarnya.


Lebih jauh ia mengatakan seiring dengan waktu juga dari senin 14 dan selasa 15 September 2020 Pemda seluma dan DPRD Seluma melakukan hering rapat banggar tentang pembahasan APBD-P tahun 2020 ini, dapat informasi kami di akomodir hanya 2 miliar, maka dengan tersebut kami geruduk/mendatangi lagi gedung bupati dan DPRD seluma untuk menanyakan janji pemda tersebut yang mengakoodir 6 miliar, kenapa kok berubah menjadi 2 M.

” Kami hering bersmaa Pemda dan DPRD nya betapa terkejut kami memang benar mereka sanggup 2 M jauh dengan janji pihak pemkab Seluma terdahulu Rp. 6 Miliar,” lanjut Herwan sedikit kecewa.




Dalam pertemua tersebut kalau hanya 2 M kami sudah sepakat dengan FKKD dan APDESI kepada pengambil kebijakan yaitu Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten seluma dana 2 M tersebut menolak dana tidak akan kami terima. Kami harap Bupati dan ketua DPRD komitmen dengan janji awal yaitu menganggarkan 6 Miliar.


” Sebenarnya kami sangat kecewa dan sedih keadaan Parades di seluma, kabupaten lain sudah menikmati PP 11 Tahun 2019 kami seluma belum ada, sebenarnya kami banyak mengalah dengan keadaan saat ini, tapi kami terus berjuang maka ada kesepakatan 6 Miliar, itu pun kami sadar bahwa 6 M itu belum memenuhi, tapi kalau di anggarkan 6 M ya kami bisa bernapas lega sedikit walaupun harapan Siltap setara 2 A belum tercapai, dalam hal ini kami sangat menyayangkan sikap pemkab seluma tidak tepat janji, kami merasa kecewa, ya harapan kami pihak DPRD dan Pemkan seluma sebelum APBD-P di sahkan bisa memberi dana kami tersebut supaya parades seluma tidak juga terlalu jauh siltapnya dari kabupaten lain, ” beber Herwan Mezi.


Sementara itu Ketua PPDI Provinsi Bengkulu Ibnu Majah Amd. Kom, mendesak Bupati seluma menganggarkan dana Siltap Parades Kabupaten Seluma.

“Iini tidak bisa di tawar-tawar lagi karena sudah jelas dalam PP 11 Tahun 2019 tersebut sudah mengamanahkan kabupaten ataupun kota untuk merelaisasikan PP 11 Tahun 2019 paling lama tahun 2020, apa lagi setelah kami melakukan audensi dengan pihak Kementrian dalam negeri di pimpin oleh sekjen kementrian dalam negeri, di hadiri oleh Dirjen Bina pemerintahan Desa dan pejabat teras Kementrian dalam Negeri, ketua Umum PPDI Pusat, Sekjen, beserta perwakilan PPDI se indonesia, bahwa dalam rapat tersebut pemda wajib melaksanakan PP 11 tahun 2019 sesuai dengan amanah tersirat di dalamnya,” kata Majah.





Lebih jauh ibnu majah juga menambahkan PPDI Bengkulu juga sudah mengirim surat ke Kemendagri tentang 3 Kabaten di Bengkulu belum melaksnakan PP 11 Tahun 2019 tersebut, surat tanggapan juga sudah di sampaikan ke Bupati Seluma, Kepahiang dan Lebong, khsuus seluma suratnya sudah ada yaitu surat nomor 141/3764/BPD perihal Tanggapan atas pengaduan PPDI Provinsi Bengkulu surat tertanggal 27 Agustus 2020.

Surat tersebut yang inti isinya adalah untuk kemendagri memerintahkan Bupati untuk membuat perbub supaya besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan mengacu pada PP 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP 43 tahun 2014, dalam item selanjutnya jika ADD tidak mencukupi pemkab bisa mencari dana lain seperti Bantuan kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan PADES lainnya. Itukan sudah jelas, ya harapan kami bupati seluma bersama DPRD seluma menanggapi surat kemendagri tersebut dan tuntutan PPDI Seluma, karena aturannya sudah jelas dan ada, ujar Pria berdarah Pekal ini. (Wangki)




Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *