Ini 3 Alasan Perangkat Desa Layak Dapat Bantuan Pekerja Dengan Gaji Dibawah Rp 5 Juta

Jakarta – Pemerintah akan menggelontorkan bantuan Rp 600/bulan untuk pegawai non PNS maupun non BUMN. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, bantuan Rp 600 ribu/bulan dari pemerintah juga akan mengalir untuk pegawai non PNS yang bekerja di kantor pemerintah alias honorer.

Yang menjadi pertanyaan, dengan apa alasan pemerintah juga memberikan bantuan Rp 600 ribu buat Perangkat Desa?

(1) Bukan PNS dan tidak dapat gaji ke-13

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yang berhak mendapatkan bantuan ini diperluas bukan hanya pekerja sektor swasta dengan gaji dibawah Rp 5 juta saja. Akan tetapi mereka bekerja di instansi pemerintahan, namun tidak tergolong sebagai PNS, dan mereka tidak mendapatkan gaji ke-13 sebagimana yang diperoleh oleh pegawai negeri sipil.

“Meskipun dia pegawai pemerintah, dia bekerja di instansi pemerintah tapi dia bukan PNS,” kata Ida dalam acara dialog dengan komunitas pariwisata di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

(2) Gajinya di bawah Rp 5 juta

Sebagaimana diatur dalam PP No 11 tahun 2019, Perangkat Desa diberikan pendapatan setara PNS golongan 2a. Pegawai negeri sipil dalam ruang ini mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.022.200, yang diatur dalam PP No 15 Tahun 2019.

“Mereka juga upahnya di bawah Rp 5 juta, kebanyakan mereka upahnya UMP (upah minimum provinsi). Ini juga akan kami beri kesempatan. Jadi kami perluas, kalau awalnya 13 juta lebih, sekarang menjadi 15 juta karena kami ingin memperluas manfaatnya,” tutur Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

(3) Terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan

Hampir sebagian besar Perangkat Desa sekarang ini sudah mendapatkan jaminan social baik itu melalui BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian syarat iuran premi dibawah Rp. 150.000 pun terpenuhi dalam hal ini, karena mayoritas memang premi yang dibayar dibawah nominal yang ditentukan sebagai syarat pegawai penerima bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan 3 hal tersebut diatas, tidak ada alasan bagi perangkat desa untuk tidak mendapatkan bantuan pekerja dengan gaji dibawah Rp. 5 juta, kecuali jika memang belum menjadi peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah penerima bantuan yang semula hanya 13.870.496 orang menjadi 15.725.232 orang. Oleh sebab itu anggaran bantuan Rp 600 ribu pemerintah untuk subsidi upah ini naik menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.

2 komentar untuk “Ini 3 Alasan Perangkat Desa Layak Dapat Bantuan Pekerja Dengan Gaji Dibawah Rp 5 Juta”

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *