Jaga Stabilitas Roda Pemerintah Desa, DPMD Bandung Barat Larang Pergantian Pasca Pilkades

BANDUNG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Wandiana mengatakan, terkait pengangkatan perangkat desa memang merupakan kewenangan dari Kades. Namun, jangan sampai penggantikan perangkat ini justru menjadi bumerang dan mengganggu jalannya roda pemerintahan.

“Salah satu tanggung jawab Pemdes yang tidak bisa dianggap remeh adalah tata kelola keuangan. Untuk menata kelola keuangan bisa dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang terlatih,” ujar Wandiana di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, Kamis (6/2/2020).

Pihaknya, kata Wandiana, telah memberikan bimbingan teknis khusus bagi perangkat desa tentang tata kelola keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara online. Tentunya, mereka sudah cukup terampil melakukan tata kelola keuangan desa dengan pembekalan tersebut.

“Kalau perangkat desanya baru, dikhawatirkan mereka belum faham tentang semua itu. Di sisi lain, saat ini desa memasuki awal tahun yang dihadapkan pada penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPMDes),” terangnya.

Artinya, lanjut dia, yang sudah faham tentang hal tersebut adalah perangkat desa yang sudah mendapatkan pembinaan dari DPMD. Sebab, mereka sudah diberikan wawasan dan teknisnya.

Harapan agar Kades bisa mempertahankan para perangkat desanya, menurut Wandiana, karena kekhawatirannya pelayanan terhadap masyarakat jadi terganggu. Tujuan ini pun yang selaiknya jadi pertimbangan para Kades yang baru dilantik pada 27 Desember 2019 lalu itu.

Selain itu, Wandiana mengkhawatirkan tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2019. Meskipun pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada 2019 hampir seluruh desa telah menyerahkannya, sebagiannya masih harus disempurnakan.

“Itulah kekhawatiran saya, dengan pergantian perangkat aparat desa malah mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Makanya untuk pengangkatan aparat desa harus direkomendasi oleh Camat. Dan itu sesuai dengan Undang-undang Desa,” terangnya.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *