Jelang Proses Pengisian Perangkat Desa, Pemkab Bojonegoro Siapkan Regulasi Tentang Perangkat Desa




Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro berjanji segera menuntaskan peraturan bupati (perbup) tentang perangkat desa, sebagai turunan regulasi dari Perda Nomor 4 Tahun 2019. Sebab, belum tuntasnya regulasi itu menjadi alasan sejumlah desa, menunda pelaksanaan seleksi perangkat desa (perades), seperti di Kecamatan Sukosewu, dan Sumberrejo.

‘’Perbup masih proses. Ya secepatnya,” kata Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro Faisol Ahmadi kemarin (30/9). Menurut Faisol, desa tetap bisa melakukan seleksi perades. Meskipun, belum ada perbup sebagai turunan regulasi dari revisi perda tentang perades, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2019.



Sebab, perbup sebelumnya dinilai sudah mengakomodir landasan hukum. Sehingga bisa dijadikan acuan bagi desa untuk melakukan seleksi perades. Sesuai amanat dari Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, memang harus difasilitasi.

Juga, melalui mekanisme sesuai aturannya. Terkait landasan aturan dalam melaksanakan pengisian perades sudah terakomodir. Meskipun masih belum ada perbup turunan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa. ‘’Prinsip dasarnya tidak ada kekosongan hukum. Aturan yang lama tetap bisa digunakan dan itu tetap sah (Perbup Nomor 37 Tahun 2017),” tandas Faisol.




Faisol menambahkan, jika ada hal-hal tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih dulu, menyesuaikan dengan aturan yang ada. Intinya, tidak perlu dipermasalahkan, karena sudah terwadahi hampir secara keseluruhan di Perda Nomor 4 Tahun 2019.

Bahkan, di dalam perda itu juga sudah ada sedikit teknis mengatur mengenai proses penjaringan perades. Meskipun dari perbup lama ada sedikit penyesuaian. ‘’Prinsipnya tidak ada masalah dan sudah jelas,” tegasnya.



Camat Kanor Moch. Mahfud dikonfirmasi terpisah mengatakan, di wilayah kerjanya, ada dua desa terjadi kekosongan perangkat desa. Yakni, Desa Kedungarum, dan Kedungprimpen. Saat ini prosesnya sudah berjalan, dan telah membuka tahapan pendaftaran.

‘’Kalau tidak salah, (pendaftaran) sampai 7 Oktober. Untuk pihak ketiganya masih belum. Tapi itu kami serahkan ke panitia,” katanya via ponsel. Menurut dia, sesuai kesepa katan, mulai tahapan pendaftaran hingga ujian berlangsung bersamaan.

Namun, untuk lokasi ujiannya juga belum ditentukan. Pihaknya masih menunggu laporan dari panitia terkait pendaftar. ‘’Tahapannya di dua desa itu (Kedungarum dan Kedungprimpen) sama, hingga pelaksanaan ujian. Kami lihat nanti pendaftarnya. Kami sebatas memfasilitasi saja,” tambahnya.



Camat Dander M. Hariyanto menga takan, 11 desa di wilayahnya memang berencana menggelar seleksi perades. Bahkan telah membentuk tim panitia. Namun, terpaksa ditunda karena berbenturan dengan Pergub Jatim Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Penerapan Protokol Kesehatan.

‘’Kami masih menunggu panitia. Karena mereka masih menyiapkan semuanya dari awal lagi. Penataan ulang,” katanya terpisah. Menurut Hariyanto, seleksi perades di Kecamatan Dander bakal berlangsung serentak, sesuai kesepakatan seluruh desa. Namun, dalam persiapannya perlu menyamakan persepsi. Sehingga membutuhkan waktu agak lama.

Termasuk salah satu yang dipersiap kan tentang pihak ketiga. Atau perguruan tinggi pembuat soal tes. ‘’Kami juga belum tahu karena belum ada laporan dari panitia. Prinsipnya tetap diusahakan secepatnya (tetap tahun ini),” terangnya.



sumber berita : radarbojonegoro,jawapos

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *