Jika Ajukan Draft RUU Perangkat Desa, Pahami Plus-Minus UU Omnibus Law Ini.




Dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mensikapi adanya kejadian-kejadian yang dianggap merugikan perangkat desa dibuka wacana untuk revisi UU Desa atau mengusulkan RUU tentang Perangkat Desa.

Hal ini sangatlah dimungkinkan apabila menilik sejarah terciptanya UU Desa, yang merupakan turunan dari UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Namun perlu adanya kajian ilmiah yang lebih mendalam agar dalam draft RUU tentang Perangkat Desa (jika memang terwujud) ada berkepihakan kepada perangkat desa. Mengingat bahwa profesi perangkat desa sekarang ini menuntut profesionalitas dan tentunya dengan penghasilan yang lebih layak menjadi impian bagi para pencari kerja.



Belajar dari timbulnya pro-kontra dari UU Cipta Kerja, perlu bagi perangkat desa untuk mengetahui bagaimana isi dari UU tersebut, dengan maksud pasal-pasal yang dimungkinkan merugikan perangkat desa dapat nantinya untuk tidak dimasukkan dalam isi RUU tentang Perangkat Desa.

Berikut ini beberapa poin isi UU Cipta Kerja Omnibus Law soal ketenagakerjaan.

  1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak

UU Cipta Kerja mengatur soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT diatur hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu atau pekerjaan tidak tetap.

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, PKWT memberikan perlindungan untuk kelangsungan bekerja dan perlindungan hak pekerja sampai pekerjaan selesai. PKWT berakhir, pekerja berhak mendapatkan uang kompensasi.

Namun, jangka waktu maksimum perjanjian kerja sementara dan jangka waktu perpanjangan maksimum belum secara spesifik diatur seperti dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Cipta Kerja disebutkan, kedua hal itu akan diatur dalam PP.

Amnesty Internasional memberikan catatan, aturan teknis apapun yang dibuat menyusul pengesahan UU Cipta Kerja jangan sampai membebaskan pengusaha dari kewajiban mereka untuk mengubah status pekerja sementara menjadi pekerja tetap. Hal ini menghilangkan kepastian kerja.



  • Alih Daya

Dalam UU Ciptaker, perjanjian kerja harus mensyaratkan pangalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.

Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih daya, masa kerja dari pekerja/buruh tetap dihitung. Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.



  • Upah

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tetap diatur dalam UU Cipta Kerja, dengan syarat tertentu. Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja/buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

Upah Minimum Regional (UMR) juga diatur dalam UU Cipta Kerja, yang hilang adalah Upah Minimum Sektoral (UMS).

Namun hal ini sedikit berbeda dengan UUK Pasal 89. Pasal 89 (2) UUK berbunyi: “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.”

Sementara itu, Pasal 88C ayat (3) menyebutkan: upah minimum ditetapkan berdasarkan “kondisi ekonomi & ketenagakerjaan.” Yang banyak dikritik mengenai upah juga soal upah satuan waktu dan satuan hasil yang disebutkan dalam Pasal 88B UU Cipta Kerja.

Amnesty Internasional menilai, pasal ini memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar penghitungan upah (sistem upah per satuan).




UU Cipta Kerja tetap mengatur pesangon dan menambah peraturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Perhitungan pesangon dalam UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

Pasal 156

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau

Suasana Silatnas PPDI I tahun 2017 di Monas

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang 444 dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

pasal ini berpotensi merugikan buruh, sebab sebelumnya, pada UUK 13/2003, uang pesangon diatur “paling sedikit”, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, diatur “paling banyak”. UUK mengatur minimal yang diterima buruh, sedangkan UU Cipta Kerja mengatur maksimal yang diterima buruh. Pasal 156 UUK berbunyi:




a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah skema baru terkait dengan jaminan ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnnya, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.

Kemnaker menyebutkan, JKP dalam UU Cipta Kerja tidak menambah beban bagi pekerja/buruh.




  • Tenaga Kerja Asing (TKA)

Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.


6. Sanksi

UU Cipta Kerja menghapus Pasal 91 di UU Ketenagakerjaan, yang mewajibkan upah yang disetujui oleh pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila persetujuan upah tersebut lebih rendah daripada upah minimum dalam peraturan perundang-undangan, maka pengusaha diwajibkan untuk membayar para pekerja sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dilanggar pengusaha akan mendapat sanksi. Menghapus Pasal 91 UU Ketenagakerjaan ini akan berujung pada kurangnya kepatuhan pengusaha terhadap upah minimum menurut undang-undang.

Dengan kata lain, kemungkinan besar pengusaha akan memberikan upah yang lebih rendah kepada pekerja dan tidak melakukan apa-apa karena tidak ada lagi sanksi yang mengharuskan mereka melakukannya.




  • Waktu Kerja

Batasan waktu kerja dalam Pasal 77 ayat (2) UU Cipta Kerja masih dikecualikan untuk sektor tertentu. Detail skema masa kerja dan sektor tertentu yang dimaksud akan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP).

Menurut Amnesty Internasional, peraturan ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya perbedaan batas waktu kerja bagi sektor tertentu dan kompensasinya akan dapat merugikan pekerja di sektor-sektor tertentu.

Alasannya, mereka dapat diminta untuk bekerja lebih lama dan menerima pembayaran untuk lembur yang lebih rendah dibandingkan pekerja di sektor lain.

Semoga dengan informasi ini, bisa dijadikan acuan manakala nanti PPDI mengusulkan RUU Tentang Perangkat Desa.



Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *