Kasmani : Penyetaraan Siltap Di Ponorogo Butuh Kerja Keras Dan Kerja Nyata

Perangkat Desa Ponorogo yang tergabung dalam PPDI, mulai Oktober mendatang penghasilan tetap (siltap) mereka bakal meningkat. Besarannya setara dengan PNS golongan IIA, sekitar Rp 2 juta tiap bulan. Ada penambahan anggaran siltap dari Pemkab Ponorogo untuk para perangkat desa.

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya , Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ponorogo Bambang Tri Wahono, mengatakan, saat ini anggaran untuk siltap ini sudah masuk ke P-APBD (Perubahan APBD) 2019. Besarannya mencapai Rp 9 miliar untuk tiga bulan pembayaran siltap.

“Di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD 2019 ini siltap sudah ada penambahan dari tim anggaran, sudah disetujui dewan (DPRD). Sekarang tinggal menunggu evaluasi gubernur Jawa Timur. Besarnya kebutuhan itu (tambahan siltap perangkat desa) adalah Rp 9 miliar, untuk Oktober, November dan Desember. Dana ini cukup untuk tiga bulan ini,” terang Bambang.

Perangkat desa Ponorogo yang tergabung dalam PPDI

Sementara itu, Kasmani, S.Sos Ketua PPDI Ponorogo menyambut dengan kelegaan atas respon  Bupati Ponorogo, Drs. H. Ipong Muchlissoni, terutama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“ Kami selalu komunikasi secara intens dengan dinas-dinas terkait di Ponorogo untuk penyetaraan siltap ini,” ujar Kasmani yang merupakan Kamituwo atau Kepala Dusun Gupolo Wetan, Gupolo, Babadan, Ponorogo.

Bupati Ponorogo, Drs. H. Ipong Muchlissoni

Dalam dinamika perkembangan setelah terbitnya PP tersebut, Bupati Ponorogo sempat beraudensi secara langsung dengan 21 orang Ketua PPDI Kecamatan se- kabupaten Ponorogo.

“ Mengingat waktu yang mepet kami hadirkan 21 orang Ketua PPDI Kecamatan ini secara bergiliran, untuk kecamatan yang jauh sowan beliau (Bupati) siang hari, kemudian sore dan malam hari gantian untuk kecamatan yang berdekatan dengan pendopo kabupaten.” lanjut Kasmani.

Memang menguras energi, tapi semua kami lakukan untuk menjalankan amanah dari perangkat desa di Ponorogo,” ujar Kasmani yang juga sebagai Ketua I Bidang Program Kerja Pengurus Pusat PPDI ini.

Sebagai informasi untuk 2020 mendatang, diperkirakan kebutuhan anggaran untuk siltap perangkat desa di Ponorogo mencapai sekitar Rp 153 miliar, yaitu untuk 12 bulan. Ini adalah angka untuk seluruh perangkat desa. Dari kepala desa hingga para kaurnya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *