Kawal Data BLT, PPDI Jombang Datangi Dewan

JOMBANG – Data keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak Covid-19 di Jombang masih carut marut. Ini setelah hingga pencairan kali kedua yang baru selesai beberapa hari kemarin, masih banyak data yang tidak sesuai.

“Kondisi ini mengakibatkan perangkat desa mulai dari RT/RW hingga yang berkedudukan di kantor desa, menjadi sasaran amuk warga yang tidak mendapat BLT,” kata Teguh Wahyudi Ketua PPDI Jombang. Ia menilai, tidak akuratnya data yang muncul dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang atas pengiriman data warga desa, membuat sasaran KPM tidak tepat.

Ada warga yang kondisi perekonomian atau kesejahteraannya kurang beruntung, justru tidak memperoleh bantuan. Namun warga yang kehidupannya lebih layak, malah mendapat bantuan.  Bahkan, nilai bantuan yang diterima warga layak ini lebih besar, dibanding warga yang semestinya mendapat bantuan.

“Sebab itu kami melakukan hearing dengan Komisi A agar ada titik temu, mengingat kejadian berulang kali, seakan data yang  dikirim atas permintaan Dinsos tidak bisa sinkron,” ujarnya.

Teguh berharap untuk menyamakan data, perlu ada tindak lanjut yang sinergis. Misalnya, perlu ada pelatihan tentang input dari desa karena yang memahami kondisi riil masyarakat.  “Kami sesalkan, data orang meninggal sepuluh tahun lalu masih muncul. Kami ingin berinisatif mengganti KPM, untuk meratakan bantuan agar semua memperoleh BLT, tapi tidak berani,” tegasnya.

Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang menyebut data penerima bantuan memang masih carut marut. Karena itu semua OPD yang berkaitan dengan pemberian bansos terdampak Covid-19 dikumpulkan. Mulai Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) serta Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang.

“Ke depan sejumlah perbaikan terkait hal itu bakal segera dilakukan,” katanya. Dia juga mendorong agar permasalahan pendataan KPM cepat selesai agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Selain itu, menyamakan persepsi terkait regulasi serta permasalahan penanganan Covid-19. Menyusul ditetapkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

“Terjadi kekawatiran apabila regulasi ditetapkan, semua dana dari APBN bakal ditarik pusat. Padahal bukan seperti itu maknanya, hanya lebih difokuskan untuk penanganan Covid-19,” pungkasnya.

Sebut Banyak Data Kependudukan Bermasalah

SEMENTARA itu Kepala Dispendukcapil Jombang Masduqi Zakaria, menyatakan dari awal telah mengemukakan banyaknya data kependudukan yang bermasalah. Sehingga berbekal ini dapat dijadikan pijakan bagi warga untuk melakukan pembenahan.

“Dapat kami sampaikan jika data yang bermasalah merupakan warga kurang mampu. Dengan adanya bantuan ini dapat dijadikan momen mereka untuk melakukan pembetulan data,” ujarnya.

Dari sekian banyak persoalan data, lanjut dia, rata-rata mereka enggan melakukan pembenahan. Lantaran merasa identitas kependudukan yang dimilikinya sekarang jarang digunakan. Tak sedikit pula, diantara mereka ada yang telah pindah rumah, namun masih memegang KTP berdomisili di Jombang.

“Inilah yang menjadi kendala selama ini. Sekali lagi, kesempatan ini dapat mereka gunakan untuk melakukan pembenahan data,” tandas Masduqi.

Terpisah, Kepala Dinsos Jombang M Saleh mengatakan, semua pihak mulai dari pemerintah pusat hingga desa terus berkoordinasi. Khususnya yang berkaitan dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Agar semua bentuk bantuan sesuai dengan ketentuan awal. “Khususnya berkaitan dengan penyempurnaan DTKS,” terangnya.

Salah satu poin yang ingin dibenahi itu adanya satu nama KPM yang menerima dobel bantuan. Khusus kejadian ini, Dinsos mengimbau agar yang bersangkutan memilih salah satu jenis bantuan. Apabila pilihan telah dibuat, maka mereka (KPM) diminta untuk mengembalikan bantuan yang bukan menjadi pilihannya.

“Selain melakukan update data, saat ini kami terus mendorong kepada satu nama yang menerima bantuan dobel, untuk memilih salah satu. Otomatis mengembalikan bantuan yang tidak dipilih,” pungkas Saleh.

Sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *