Kepolisian Mulai Selidiki Kasus Pemberhentian 6 Orang Perangkat Desa Serang




SERANG (19/09/2020) – Terkait adanya Surat Keputusan (SK) pemberhentian 6 orang Staf Desa Panenjoan, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, PPDI Kecamatan Carenang menilai Kades Panenjoan Arogan dalam menerbitkan SK pemberhentian tersebut.

Dihubungi Via WhatsApp, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Carenang Ato Susanto menilai, Kades Panenjoan Rokani terlalu arogan.




Menurutnya, secara aturan SK pemberhentian itu sangat tidak sesuai. Bahkan ada informasi, sebelumnya para perangkat Desa dibuat tidak nyaman, baik dari Kades maupun pihak pemenangan.

“Saya menilai Kades Panenjoan terlalu arogan. Arogan sebab apa ko’ tiba-tiba main pecat saja. Harusnyakan, Kades juga melihat prodak undang-undang sepeti apa, dan jelas aturannya,” kata Ato, Jum’at (18/9/2020).

Ato menjelaskan, aturannya jelas seorang perangkat Desa bisa diberhentikan jika yang bersangkutan sudah meninggal, melakukan kejahatan kriminal, tidak menjalankan kinerja sesuai fungsinya.



“Itupun harus ada surat peringatan (SP) 1,2,3. Nah, kalo tiba-tiba diberhentikan semacam ini, saya selaku PPDI sangat merasa kecewa dengan sikap Kepala Desa. Dan saya nyatakan SK pemberhentian itu cacat hukum karena tidak ada alasannya yang jelas,” pungkasnya.

terkait pemberhentian sepihak 6 (enam) Perangkat Desa Panenjoan Kec Carenang Kab Serang mendapat atensi khusus dari Unit Intel Kepolisian Sektor Carenang Polres Serang.

Sabtu (19/09/2020), bertempat di Kp. Sukajaya Rt 011 Rw 06 Desa Panenjoan, disalah satu kediaman Perangkat Desa yang diberhentikan (red-Anang), berlangsung pertemuan antara anggota Unit Intel Polsek Carenang dengan 6 (enam) Perangkat Desa yang diberhentikan secara sepihak oleh H. Rokani selaku Kepala Desa Panenjoan Kec Carenang Kab Serang.

Tujuan dari pertemuan ini untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari para Perangkat Desa,ujar Brigpol Dias membuka percakapan.




“ Benar telah terjadi pemberhentian 6 (enam) perangkat Desa Panenjoan, kami menerima SK Pemberhentian melalui orang suruhan Kepala Desa Panenjoan, pada hari Kamis 17/09/2020 “ungkapnya Rohman salah satu perangkat desa yang diberhentikan.

“Setelah itu kami langsung menghadap Camat Carenang (red-Samsuri.SE) diruang kerjanya sekitar pukul 10.30,”ujar Rohman.

Hasil dari pertemuan itu Camat menyatakan bahwa SK Pemberhentian itu cacat hukum karena tidak ada koordinasi dengan saya selaku Camat Carenang, hanya sebatas tembusan,”jelas Rohman.




“SK Pemberhentian itu cacat hukum dan saya minta Perangkat Desa tetap masuk kerja seperti biasa”,begitu pesan Camat kepada Kami.

Masih pada hari yang sama, Kamis sekitar pukul 14.30 Staf dari Kec Carenang (red-H. Humaedi, A. Latif, Bahrudin dan Aryani) datang ke kantor Desa Panenjoan, tujuannya memberikan penjelasan terkait terbitnya SK Pemberhentian 6 (enam) Perangkat Desa, harapan Latif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Pada kesempatan itu,Latif mengingatkan bahwa untuk pemberhentian Perangkat Desa tidak semudah itu karena harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab Serang No 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.



Diakhir pertemuan Brigpol Dias ketika diminta kesimpulannya, mengatakan “Kita cuma menengahi saja, sebagai unit intel kita kan mengklarifikasi terkait tindak lanjut pemecatan 6 (enam) Perangkat Desa Panenjoan ,kita tinggal nunggu kabar aja, kata Dias.

Dias melanjutkan, petunjuk dari Polres juga kita diminta klarifikasi saja dan semoga bisa selesai dengan baik.

Klarifikasi juga akan kita lakukan kepada Kepala Desa Panenjoan, Camat Carenang dan Ketua BPD nya, tegas Dias.

” Pokoknya semua unsur yang terkait akan kita mintai keterangannya”, pungkas Dias.



Sementara itu Terkait adanya Surat Keputusan (SK) pemberhentian 6 orang Staf Desa Panenjoan, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, PPDI Kecamatan Carenang menilai Kades Panenjoan Arogan dalam menerbitkan SK pemberhentian tersebut.

Dihubungi Via WhatsApp, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Carenang Ato Susanto menilai, Kades Panenjoan Rokani terlalu arogan.

Menurutnya, secara aturan SK pemberhentian itu sangat tidak sesuai. Bahkan ada informasi, sebelumnya para perangkat Desa dibuat tidak nyaman, baik dari Kades maupun pihak pemenangan.

“Saya menilai Kades Panenjoan terlalu arogan. Arogan sebab apa ko’ tiba-tiba main pecat saja. Harusnyakan, Kades juga melihat prodak undang-undang sepeti apa, dan jelas aturannya,” kata Ato, Jum’at (18/9/2020).



Ato menjelaskan, aturannya jelas seorang perangkat Desa bisa diberhentikan jika yang bersangkutan sudah meninggal, melakukan kejahatan kriminal, tidak menjalankan kinerja sesuai fungsinya.

“Itupun harus ada surat peringatan (SP) 1,2,3. Nah, kalo tiba-tiba diberhentikan semacam ini, saya selaku PPDI sangat merasa kecewa dengan sikap Kepala Desa. Dan saya nyatakan SK pemberhentian itu cacat hukum karena tidak ada alasannya yang jelas,” pungkasnya.

dari berbagai sumber



4 komentar untuk “Kepolisian Mulai Selidiki Kasus Pemberhentian 6 Orang Perangkat Desa Serang”

  1. Maju terus PPDI..
    Bergerak bersama untuk kemajuan bangsa, mensejahterakan Parades dan menciptakan Parades yang handal dan profesional !!
    PPDI wadah perangkat desa untuk mengerti dan belajar tentang regulasi yang telah mengatur tupoksi sebagai Parades,serta perlindungan hukum Parades.
    Semoga diberlakukan PP 11 Th 2019 bisa menjadikan perangkat desa semakin semangat dalam menjalankan tugas dan pengabdian di desa, Perjuangkan NIPD segera terbit agar perangkat desa menjadi birokrat profesional pak ketum..

    Bravo PPDI 💪💪

  2. PPDI bergerak membela hak-hak anggotanya..
    Kepala Desanya terlalu arogan tanpa memperhatikan aturan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian seorang Perangkat Desa

  3. Dalam Hal ini Bupati/walikota harus terjun langsung mensikapi permasalahan ini. Sebab kalau hanya pihak penengah saja (intel polsek dan camat) dikhawatirkan permasalahannya tidak kunjung usai dan berpihak pada 6 perangkat desa yang terdzolimi. induk payung hukumnya jelas (UU No.6/2014, aturan pelaksanaannya jelas PP, dan teknisnya diatur dengan Peraturan Daerah Kab Serang No 14 Tahun 2017). kalau memang Kades Panenjoan telah mengabaikan semua aturan hukum diatas, maka sang kades WAJIB DIBERIKAN SANKSI TEGAS oleh Bupati/Walikota Serang

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *