Ketum PPDI Dukung Langkah Tegas Mendagri Dalam Penyelesaian Kasus Sabajaya



Palembang : Terbitnya surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan no 141/5778/SJ tertanggal 19 Oktober 2020, dimana Mendagri  yang bertanda tangan langsung dalam surat itu memerintahkan Gubernur Jawa Barat secara khusus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Karawang terkait belum dilaksanakannya keputusan PTUN Jakarta untuk mengembalikan posisi Aan Karyanto, sebagai Sekdes Sabajaya

Selain itu, Menteri Dalam Negeri yang merupakan mantan Kapolri ini juga memerintahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memfasilitasi Bupati Karawang untuk menangani permasalahan tersebut untuk dapat segera terselesaikan.



Kasus pemberhentian Aan Karyanto, Sekretaris Desa Sabajaya Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang yang telah mendapatkan ketetapan hukum dari PTUN Jakarta ini, mendapatkan perhatian khusus dari Mendagri Tito Karnavian, setelah ada indikasi pembiaran terhadap pelaksanaan keputusan PTUN tersebut. Dalam putusan PTUN itu sendiri memerintahkan kepada Kepala Desa Sabajaya untuk segera mengembalikan posisi Aan Karyanto sebagai Sekretaris Desa Sabajaya.

Sementara itu, respon positip datang dari Ketua Umum PPDI, Mujito, S.H, ketika dimintai tanggapan dengan terbitnya surat tersebut.

“ PP PPDI sangat mengapresiasi langkah yang diambil Pak Tito (Mendagr) dalam kasus ini, “ ujar Mujito yang sedang dalam perjalanan menuju Sumatera Selatan ketika dihubungi lewat sambungan seluler.



“ Dalam catatan PPDI, baru kali ini kasus pemberhentian perangkat desa mendapatkan perhatian yang luar biasa baik dari Kementerian Dalam Negeri, sekarang tinggal Pengkab PPDI Karawang untuk melakukan komunikasi  dengan Gubernur Jawa Barat sebagai obyek dari surat mendagri itu sendiri untuk dapat memberikan penekanan kepada Bupati Karawang agar melaksanakan keputusan PTUN,” papar Mujito, S.H.

Secara khusus Mujito menyampaikan bahwa PP PPDI merasa prihatin dengan berlarut-larutnya pelaksanaan keputusan PTUN tersebut.

“ PPDI selalu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kasus-kasus seperti yang dialami saudara Aan Karyanto, sudah sering kali PPDI melakukan audensi tentang kedudukan perangkat desa yang rawan dengan pemecatan sebagai imbas dari proses pasca pilkades, untuk itu PPDI menghaturkan beribu terima kasih dukungan dari Mendagri dalam kasus tersebut,”pungkas Mujito.



Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *