Kisruh Ranuwurung Lumajang, Akhirnya Menemukan Titik Terang

Kedungjajang – Pemecatan 7 perangkat Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung jadi perhatian Komisi A DPRD Lumajang. Kades Ranuwurung dan 7 perangkat yang dirumahkan dihadirkan di ruang rapat paripurna untuk dicarikan solusi agar tidak mengganggu pelayanan Pemerintahan Desa.

“Ada pemecatan perangkat dengan bahasa dirumahkan, nah kita pertemukan agar ada kesepahaman,” ujar Hj. Nur Hidayati M.Si, anggota Komisi A DPRD Lumajang, Selasa (21/01/2020).

Dari hasil pertemuan didapatkan kejelasan bahwa Kepala Desa tidak bisa seenaknya sendiri memecat perangkatnya. Ada tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan pemecatan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan.

“Pengangkatan dan pemecatan perangkat Desa itu ada aturannya, tidak boleh dilakukan seenaknya sendiri,” papar politisi NasDem itu.

Rujukan aturan UU nomor 6 tahun 2014, PP 43 tahun 2014 dan Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. “Dari aturan yang ada, pemberhentian perangkat desa harus prosedural,” imbuhnya.

Jika perangkat desa melakukan kesalahan, juga sudah diatur dengan jelas. Disamping ditegur secara lisan harus ada teguran tertulis. Surat teguran harus disampaikan pada Camat dan juga dikonsultasikan. “Panjang sekali prosesnya, tidak ujug-ujug dipecat,” pungkasnya.

Kejadian pemecatan sepihak 7 perangkat desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung harus dijadikan pembelajaran bersama. Namun beruntung, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan damai dan tidak sampai masuk ranah hukum yang tentunnya akan mengganggu pelayanan.

“Kami minta Kades terpilih tidak seenaknya memecat perangkat. Ada aturan yang harus dipatuhi, jangan karena persoalan politik atau desakan pendukung,” ujar Hj. Nur Hidayati M.Si, anggota Komisi A DPRD Lumajang, Selesa (21/01/2020).

Kejadian pemecatan perangkat desa sepihak pernah terjadi sampai kejalur hukum. Akhirnya Kades dilaporkan dan sampai ke jalur hukum yang mengakibatkan Kepala Desa lepas jabatan karena terjarat persoalan hukum. “Di Kertowono pernah terjadi, bukan perangkatnya yang berhenti, tapi kadesnya yang harus lepas jabatan,” pungkasnya.

sumber berita

1 komentar untuk “Kisruh Ranuwurung Lumajang, Akhirnya Menemukan Titik Terang”

  1. Betul itu di tempat saya d kab muara Enim Sumsel skrang msih bersikeras ingin memect Parades walaupun telek BUPATI sudah keluar tidak d indahkan dengan alasan memecat dan mengangkat adalah wewenang dia katanya ada jga yg mencari cari alasan tuk memberhentikan Parades yg lama

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *