Kudus Batal Isi Perangkat Desa Baru

KUDUS – Sejumlah desa di Kabupaten Kudus membatalkan pengisian perangkat desa. Terhitung, ada 16 desa yang membatalkannya.

Padahal, Kamis (1/8/2019), sudah memasuki tahap Computer Assist Test (CAT) yang digelar di GOR Bung Karno Kudus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adhi Sadono mengatakan, 16 desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan.

peserta melihat hasil tes cat yang ditempel di halaman belakang gor bung karno-kudus (foto:tribunjateng)

Di Kecamatan Gebog, terdapat 5 desa yang membatalkannya.

Sementara di Kecamatan Undaan terdapat dua desa, di Kecamatan Mejobo terdapat tiga desa, dan di Kecamatan Dawe terdapat 6 desa.

“Beberapa hari sebelum (digelar tes CAT) desa sudah ambil sikap menghentikan proses pengisian perangkat desa,” kata Adhi, Kamis (1/8/2019).

tes cat perangkat desa kudus (foto:tribunjateng)

Dia berujar, dalam pembatalan ini, wewenang sepenuhnya ada di pemerintah desa. Sementara pihaknya hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sifatnya hanya sebagai fasilitator.

“Kalau ke depan ada penjadwalan ulang, regulasinya masih sama ya tentu akan kami fasilitasi,” katanya.

Dia mengatakan, dalam penyelenggaraan CAT sepenuhnya telah dipasrahkan kepad Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Sebagai penyelenggara, Unsoed bertanggung jawab penuh termasuk segala fasilitas dalam penyelenggaraan CAT.

“Jadi termasuk komputer itu menjadi tanggung jawab Unsoed,” katanya.

Dari 16 desa yang membatalkan penyelenggaraan itu, tiga di antaranya merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Mejobo.

Menurut Camat Mejobo, Harso Widodo, tiga tersebut yaitu Desa Jojo, Hadiwarno, dan Mejobo.


Harso melanjutkan, dibatalkannya pengisian perangkat desa di desa tersebut karena dampak operasi tangkap tangan KPK yang baru saja menyasar Bupati Kudus, Muhammad Tamzil.

Memang, dalam pengisian perangkat desa sangat berpotensi terjadi jual beli jabatan.

Meski di situ terdapat tes CAT, namun itu bukan satu-satunya yang menentukan peserta lolos untuk menjadi perangkat desa.

“Ada imbauan dari gubernur yang disampaikan kepada wakil bupati (sekarang Plt Bupati Kudus),” kata Harso.

Selain itu, kata dia, apabila terjadi praktik jual beli jabatan, tentu akan membuat Kabupaten Kudus kembali tidak kondusif.

“Maka dibatalkan dulu,” ujarnya.

Kemudian, dalam waktu dekat juga terdapat pemilihan kepala desa (Pilkades). Kiranya, kata dia, pengisian jabatan perangkat desa dilakukan setelah Pilkades. Pada Agustus ini tahapan Pilkades akan dimulai.

“Jabatan kepala desa juga sudah habis pada 17 Desember 2019 nanti,” kata dia.

Pada pengisian perangkat desa yang telah dibatalkan, katanya, bisa kembali dilakukan penjaringan di tahun depan. Harapannya, pada penjaringan pengisian perangkat desa akan terpilih mereka yang benar-benar berkualitas dan mumpuni.

“Jadi pada pembatalan ini peserta juga bisa menerima,” kata dia.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *