Lantik Kepengurusan Karangsambung, Ketua PPDI Kebumen Minta Perangkat Desa Kawal Kebijaksanaan Pemerintah



Kebumen – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Karangsambung dikukuhkan pada Sabtu, 14 November 2020 di Aula Serbaguna Desa Plumbon. Dihadiri oleh seluruh perangkat desa yang tergabung dalam PPDI Kecamatan Karangsambung, acara pengukuhan berlangsung secara khidmat.

Diketahui, sejumlah 30 orang lebih pengurus PPDI Kecamatan Karangsambung dipersiapkan untuk memfasilitasi seluruh perangkat desa di Kecamatan Karangsambung sehingga bisa kompak dan solid.

Ketua PPDI Kecamatan Karangsambung, Renggo Suripto, mengungkapkan bahwa dirinya bersama seluruh pengurus PPDI Karangsambung akan bekerjasama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menciptakan kekompakan antar perangkat desa di Kecamatan Karangsambung.

“Kita akan bekerjasama untuk terus menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat di seluruh desa di Kecamatan Karangsambung sekaligus juga menjaga kekompakan dan kesolidan antar perangkat yang tergabung dalam PPDI,” ungkap Renggo.




Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Kebumen, Suhardi menjelaskan bahwa dengan adanya PPDI yang cukup aktif dalam kaderisasi seperti di Karangsambung maupun kecamatan lain, diharapakan akan mampu mengawal berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Untuk Pengurus PPDI Kecamatan Karangsambung selamat berkhidmat dan semoga bisa memperjuangkan hak-hak perangkat desa sampai 2025 besok. Untuk pengurus yang sudah berkhidmat kami ucapkan banyak terimakasih karena telah berjuang,” ujar Suhardi kepada KebumenTalk.com setelah dihubungi pada Selasa, 17 November 2020.

Salah satu peraturan yang disinggung oleh Ketua PPDI Kebumen, Suhardi ialah soal Peraturan Bupati (Perbub) tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Jam Pelayanan. Ia mengungkapkan bahwa jam kerja di sebagian wilayah, masih ada yang kurang maksimal dalam melaksanakan pelayanan karena jam pelayanan mereka kurang dijalankan dengan baik.

“Untuk fokus pengawalan, kita akan mengawal terus peraturan daerah maupun pusat yang ada terutama Perbub tentang jam pelayanan dan pemberhentian perangkat desa. Di beberapa wilayah masih ada ada yang belum menjalankan jam pelayanan secara maksimal sehingga mengurangi tingkat pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sumber berita



Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *