Mendes PDTT : SDM Skala Prioritas DD

Temanggung – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, dana desa mulai saat ini lebih diprioritaskan untuk penguatan sumber daya manusia dan ekonomi. Akan tetapi meski demikian namun tidak meninggalkan peningkatan infrastruktur.

“Skala prioritasnya saja yang diubah, kalau kemarin skala pertama adalah infrastruktur, kedua untuk penguatan SDM dan ekonomi. Nah sekarang pritotas untuk SDM dulu,” katanya dalam kunjungan kerjanya di lereng Gunung Sindoro, Bansari Temanggung, Selasa (29/10/2019) petang.

Baca juga : Menkeu Pastikan Siltap Perangkat Desa Seluruh Indonesia Naik

Menurut dia, harapan dari ini semua adalah adanya sebuah suasana batin, adanya cipta rasa, iklim yang dirasakan oleh masyarakat secara lebih maksimal lagi. Sebagaimana maskudnya bahwa dana desa memang harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat di desa. Ini target capaian yang akan kita raih dari pelaksanaan pembangunan,” katanya.

Sampai saat ini diakui memang ada beberapa permasalahan terkait dana desa, yang tentu menjadi kendala di dalam implementasi penggunaan dana desa, hal ini sudah didiskusikan dengan berbagai pihak terutama dengan Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

“Besok juga akan ketemu Jaksa Agung khusus membahas pelaksanaan dana desa ini agar tidak terlalu rumit pertanggungjawabannya, mudah dilaksanakan, mudah diawasi, mudah dievaluasi sehingga tidak menjadi penyebab rumitnya kepala desa dalam mempertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan tafsiran-tafsiran ganda terhadap apa yang menjadi acuan,” katanya.

Baca juga : Akhirnya Perangkat Desa Ngawi Terima Rapelan Siltap Setara PNS 2A

Menurut dia kalau hal itu dibiarkan korban pertama adalah kepala desa, maka perlu dibuat sederhana mungkin. Terkait hal ini akan di diskusikan dengan Jaksa Agung dan Jaksa Agung akan memback up semua ini, lalu juga akan koordinasi dengan Kapolri dan Kementerian Dalam Negeri.

“Hal itu merupakan salah satu upaya agar menjadi percepatan di dalam proses implementasi dana desa, kemudahan pertanggung jawaban tetapi juga ada kemudahan dalam pengawasan. Dengan demikian transparansi anggaran bisa dilakukan, efektifitas dalam pelaksanaan dan insya Allah penggunaan dana desa akan berjalan secara maksimal,”katanya.

sumber berita

Berita terkait :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *