Mulai 2020 Perangkat Desa Bengkulu Bayar Iuran BPJS Dari APBDes

Bengkulu, – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, mulai Januari 2020, akan menghentikan pembayaran iuran peserta BPJSK bagi para kepala desa (kades) dan perangkat desa di daerah ini.

“Mulai tahun ini, kita tidak lagi membayar iuran BPJS dari dana APBD untuk para kades dan perangkat di Bengkulu Selatan, karena iuran BPJS mereka, akan dibayarkan melalui dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) desa bersangkutan,” kata Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, di Bengkulu, Senin (6/1).

Dijelaskan, terkait hal tersebut, seluruh kartu PBJS kades dan perangkat desa di Bengkulu Selatan, yang selama ini iuran PBI dibayarkan dari dana APBD setempat, mulai Januari 2020, kepesertraanya JKN-KIS akan dinonaktifkan.

Selanjutnya Kades dan perangkat desa di Bengkulu Sekatan, mulai Januari 2020, akan membayar sendiri iuran peserta BPJS dari dana DD dan ADD.

“Sekarang kita lagi mendata berapa jumlah persisnya kades dan perangkat desa di Bengkulu Selatan, yang selama ini iuran BPJSK dibayarkan dari dana APBD setempat. Data ini kita perlukan untuk keperluan menambah peserta BPJSK baru dari warga miskin sebagai pengganti kades dan perangkat desa,” ujarnya.

Anggaran PBI JKN-KIS yang selama ini untuk kades dan perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, akan dialihkan ke masyarakat miskin yang belum mendapat perlindungan BPJSK atau tercatat sebagai peserta Jamkesda gratis di daerah ini.

Bupati Gusnan menambahkan, Pemkab Bengkulu Selatan, akan berupaya semaksimal mungkin agar seluruh masyarakat kurang mampu di daerah ini, tercatat sebagai peserta PBI JKN-KIS, sehingga jika sakit tidak ada kendala untuk berobat.

Karena itu, Dinsos Bengkulu Selatan, dan instansi terkait di daerah ini, terus melakukan verifikasi dan validasi peserta BPI JKN-KIS di daerah ini. Bagi warga yang sudah mampu dan dianggap tidak layak lagi menerima subsidi iuran BPKS, akan dialihkan kepesertaanya ke warga lain yang lebih membutuhkan.

“Jadi, jika dari hasil verifikasi mereka tidak miskin lagi, maka kepesertaan PBI JKN-KIS akan kita hentikan dan dialihkan ke warga lain yang lebih membutuhkanya. Warga yang anggarap ekonomi keluarganya bagus disarankan menjadi peserta BPJSK mandiri,” ujarnya.

Dengan demikian, program JKN-KIS yang menggunakan dana APBD Bengkulu Selatan, tepat sasaran. Artinya, pemegang kartu JKN-KIS yang iurannya dibayarkan dari dana APBD benar-benar warga miskin alias kurang mampu.

Pada tahun 2020, Pemkab Bengkulu Selatan, telah mengalokasikan dana subsidi JKN-KIS sebesar Rp 21 miliar lebih untuk membayar 42.000 peserta PBI JKN-KIS yang ada di daerah ini.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *