Perangkat Desa Dilarang Terbitkan SKT Lahan Terbakar

RIAU – Gubernur Riau Syamsuar melarang perangkat desa menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk lahan yang terbakar. Apabila kedapatan, pihaknya akan memberi tindakan tegas terhadap oknum perangkat desa.

Selain itu, Syamsuar juga meminta agar Bupati/Wali Kota se-Riau memerintahkan camat, kepala desa dan lurah untuk melakukan inventarisasi terhadap lahan yang terbakar pada tahun ini.

Nantinya, kata dia, laporan hasil inventarisasi itu akan menjadi salah satu refrensi Polda Riau untuk menangkap para pelaku yang didapati melakukan cocok tanam pada objek lahan bekas terbakar.

“Saat rapat dengan Presiden RI Joko Widodo kemarin, bersama bupati dan walikota telah disepakati. Semua tanah (lahan, red) yang terbakar tahun ini diinventaris oleh kades, lurah, dan camat,” kata Syamsuar kepada Wartawan, Minggu (22/9/2019).

Setelah diinventarisir oleh kepala desa, lurah, dan camat, ditegaskan Syamsuar, untuk koordinasi dan penyerahan berkas disampaikan langsung kepada jajaran Polda Riau, baik ditingkat Polsek atau Polres untuk ditindaklanjuti.

“Jangan pula sempat keluar SKT di lahan yang terbakar. Sempat ada yang mengeluarkan kita tindak tegas. Hal ini kami serius, jangan lalai,” ungkap Syamsuar.

Ditegaskan Syamsuar lagi, masalah kebakaran lahan harus menjadi perhatian bersama.

Kata dia, sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Provinsi Riau telah terbentuk Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan/Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau, berdasarkan keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.911/VIII/2019, 2 Agustus 2019.

“Tentunya dalam hal ini Kades, lurah dan camat, tahu siapa pemilik lahan yang terbakar tersebut. Karena data surat kepemilikan tanah awalnya diurus tingkat desa dan kelurahan atau kecamatan,” ujar Syamsuar.

Dengan adanya inventarisir lahan ini, Syamsuar berharap persoalan karhutla tidak terulang lagi di masa mendatang.

Selain itu, Ia juga menilai perlu ada inovasi dan alternatif lain dalam hal pemberdayaan masyarakat. Tidak melulu harus berpatokan pada sawit.

“Banyak tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat mensejahterakan masyarakat. Contohnya, belum lama ini di Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, saya menghadiri penanaman perdana tanaman kopi di lahan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria),” jelas Syamsuar.

Sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *