Perangkat Desa Terima Bantuan Subsidi Gaji ? Ini Penegasan Menteri Tenaga Kerja




Jakarta – Pemerintah memberikan bantuan dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama empat bulan. Total bantuan adalah sebesar Rp2.400.000.

Diketahui, penyalurannya BLT sebesar Rp2.400.000 ini dilakukan 2 kali, yakni setiap sesi penerima total mendapatkan Rp1.200.000.

Namun, belum semua karyawan yang mendaftar menerima manfaat uang tersebut karena jumlah penerimanya sangat banyak dan harus divalidasi.



Tahap 2 pencairan bantuan karyawan sendiri akan dilakukan pada pekan depan. Tepatnya, setelah data karyawan yang sudah diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan dan selesai divalidasi.

Lalu apakah PNS dan aparatur desa yang bergaji di bawah Rp5 juta juga mendapatkan BLT ini?

Pada 24 Agustus 2020, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerima data 2,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi calon penerima subsidi gaji/upah dalam penanganan dampak Covid-19 dari Direktur Utama BPJS Ketengakerjaan Agus Susanto.




Penyerahan data 2,5 juta rekening yang ditandai dengan penandatangan berita acara tersebut merupakan batch (tahap) pertama dari total 15,7 juta calon penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta di kantor Kemnaker Jakarta.

Setelah diperoleh kesesuaian data, lanjut Menaker Ida, pihaknya akan menyerahkan data tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan uangnya yang akan disalurkan ke Bank penyalur yakni Bank-Bank Pemerintah.

Menaker Ida menambahkan, pegawai pemerintah non PNS (PPNPN), sepanjang PPNPN tersebut menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, maka dia termasuk yang menerima program bantuan subsidi gaji/upah ini.




Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga memberi kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan, mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta.

“Saat ini telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah/gaji sebanyak 13,7 juta dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi,” katanya.

Artinya, menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, jumlah penerima membengkak, karena mengakomodasi pegawai pemerintah non-PNS yang upahnya di bawah Rp5 juta per bulan. Jadi, siapa saja yang berhak menerima BLT upah BPJS Ketenagakerjaan ini?




Daftar Penerima BLT Upah BPJS Ketenagakerjaan:

Kementerian Tenaga Kerja memperluas kategori pekerja yang berhak menerima bantuan subsidi gaji pekerja berpenghasilan Rp5 juta ke bawah. Karyawan yang berhak menerima BLT ini adalah:

1. Karyawan swasta yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5 juta.

2. PPNPN (pegawai pemerintah non-PNS) yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan.

3. Guru honorer di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.



Sebelumnya pegawai pemerintah baik BUMN dan PNS sudah pasti tidak akan menerima bantuan subsidi gaji.

Namun, Menaker mengatakan, (PPNPN) baik pekerja honorer maupun kontrak dan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan bisa masuk kategori penerima bantuan subsidi gaji/upah ini.

Syarat Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp600 Ribu:

1. Pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI yang dibuktikan dengan NIK.

2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.




3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Menaker mendorong perusahaan agar mendaftarkan segera pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi Anda yang belum mendaftar sebaiknya segera mendaftar. Kesempatan masih terbuka sampai pada tanggal 15 September 2020. Lengkapi syarat-syaratnya dan pastikan rekening sudah memenuhi syarat.

Anda yang sudah mendaftar kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya segera mengecek melalui aplikasi BPJS Ketenagakerjaan, website BPJS atau langkah lainnya.



BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong pemberi kerja untuk segera menyampaikan nomor rekening pekerjanya yang memenuhi syarat sampai tanggal 15 September 2020, dan mempercepat penyampaian ulang data yang dikonfirmasi ulang.

Sehingga berikutnya untuk transfer dana bantuan subsidi gaji akan segera dilakukan secara bertahap hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi dapat menerima haknya.

Pemerintah akan memberi bantuan bagi karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu selama kurun waktu empat bulan.

Subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan dengan setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta.

Sumber berita

19 komentar untuk “Perangkat Desa Terima Bantuan Subsidi Gaji ? Ini Penegasan Menteri Tenaga Kerja”

  1. Perlu di tinjau kembali subsidi untuk perangkat Desa. Karena, BLT DD mereka juga dapat nama istri mereka yg di munculkan dalam daftar BLT DD. Mohon untuk dikoreksi ulang. Agar jgn menjadi pendobelan menerima Bantuan. Masyarakat msh banyk yg blm terima subsidi sama sekali. Terima kasih

  2. Herisman Samaloisa

    Saya perangkat desa, selama pandemi tidak pernah dapat BLT-DD , Kemensos dll.
    Saya perangkat desa yang bergaji di bawah Rp.5 juta

  3. Saya Juga perangkat Desa, kami tidak pernah mendapatkan bantuan dari BLT DD seperti yang anda katakan, kami tidak pernah merasakn bantuan trimakasih…
    gaji kami dibawah 5 jta apakah kami tidak bisa menerima bantuan tersebut, sedangkan kami juga terdaptar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

  4. Di Pemdes kami bekerja hanya mengikuti 2 program bpjstk yaitu jkk dan jkm. Namun pembayaran rutin sampai Agustus 2020, apakah kami juga bisa mendapatkan BSU ini ?

  5. Saya jg Perangkat Desa Kami maupun Istri/Suami kami tidak pernah menerima bantuan BLT yg bersumber dari manapun apalagi dari DD, dan Allhamdulillah di Desa kami tdk ada warga (termasuk kriteria layak mendpt bantuan) yg mengeluh karena tdk mendpt bantuan sebagaimana mestinya.

    Dan mengenai BSU ini kami terdaftar sbg peserta yg masih aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan dan sudah mengirim berkas yg diminta BPJS Ketenagakerjaan, dan sudah memenuhi semua persyaratan yg diminta, bahkan pembayaran kami lakukan rutin terakhir kami sudah melakukan pembayaran bulan September ini.

    Namun sampai sekarang kami belum ada kejelasan, kapan kami akan medapatkan dan menerima BSU ini ?

  6. Kami juga perangkat desa, punya bpjs naker juga, bahkan sdh kami bayar sampai bulan desember, keluarga kami jg tdk ada yg dapat bantuan pemerintah, baik BLT DD, KEMENSOS Maupun yg lain.
    Bahkan klo menurut saya pribadi bantuan melalui naker ini kurang efisien, karena tdk semua yg punya bpks naker itu belum dapat bantuan pemerintah sama sekali. Bisa jadi mereka sudah dpt dr BLT DD, KEMENSOS, PKH, BONT, BANKAP ATAUPUN BANPROP. tp karena dia punya bojs naker dan gajinya t
    Dibawah 5jt akhirnya dia dapat lagi.
    Itu khan jadi dobel bantuan, yg dapat yg dapat yg g ya g dapat.

    Klo memang mau di ratakan bantuan ini lebih baik melui satu pintu, yaitu Desa atau Dinsos. Karena merekalah yg tahu sp yg sudah dpt atau yg belum dapat.

    Terima kasih

  7. Saya mewakili rekan-rekan saya dikantor tentang BSU gajih dibawah 5 juta.
    Kenapa tidak ada kejelasan mengenai BSU dari pemerintah untuk Perangkat Desa padahal semua persyaratan sudah kami penuhi semuanya.dan kami mengirimkan berkas sejak tanggal 20 Agustus.tpi sampai sekarang dan ini sdh tahap 3 penyalurannya tidak ada juga bantuan untuk kami.tolong kejelasannya buat kami.kalau tidak dapat bilang tidak dapat jdi kami tidak mengharap lagi.trims

  8. saya mau tanya….
    apakah tidak menyeluruh perangkat desa mendaptkan BSU…?
    mohon penjelasannya….!
    so’alnya di kecamatan terutama desa kami tidak menyeluruh didaftarkan bakal mendpt subsidi gaji, termasuklah saya sendiri..
    mohon dimaafkan jika kami lancang..
    kami sekedar minta kejelasan.

  9. Kami perangkat desa byk yg tidak mempunyai bpjs tenaga kerja karena itu saya berharap pemerintah memberi kami bantuan subsidi gaji
    Ini mengingat selama ini kami cuma mendapatkat bantuan caci maki dari warga yg tidak mendapatkan bantuan pemerintah.

  10. kami perangkat desa byk yg tidak terdaftar sebagai peserta bpjs T. Kerja. Tapi kami berharap mendapatkan bantuan subsidi gaji ini.
    Mengingat selama ini kami cuma mendapatkan bantuan caci maki saja dari warga yg tdk mendapatkan bantuan pemerintah. Terimakasih

  11. Saya mantan perangkat desa berhenti mulai dari bulan febuari 2020 tp aktif sbgai pserta BPJS Naker aktif smpai agustus….sampai saat ini belum jg mndpatkan bantuan apapun…tolong penjelasannya..

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *