Perjuangkan Nasib Perangkat Desa Yang Dipecat, PPDI Siap Datangi Kemendagri 15 Hari Kedepan

Jakarta –Maraknya pemberhentian perangkat desa secara sepihak setelah proses pilkades menjadi  topik utama dalam audensi  PPDI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini, Jum’at (10/01/2020).

Hampir 250-an pengurus PPDI  yang datang dari penjuru Pulau Jawa, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, memenuhi ruang pertemuan Gedung C Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri , Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Rombongan yang terdiri dari pengurus kabupaten dan pengurus propinsi yang dipimpin langsung oleh Mujito, S.H, Ketua Umum PPDI Pusat dan Sarjoko, S.H, selaku Sekretaris Jendral menyampaikan keluh kesah yang menimpa perangkat desa setelah usainya pemilihan kepala desa dibeberapa tempat.

“ PPDI selaku rumah bagi perangkat desa di Negara kita, merasa sangat-sangat prihatin dengan pemecatan terhadap rekan-rekan kami, baik itu dipulau Jawa maupun diluar Jawa,” ujar Mujito.

“ Mulai dari Aceh, Padang, Medan, Muara Enim, Lampung, dan yang terakhir terjadi di Pekalongan, menjadikan profesi perangkat desa rawan akan pemberhentian secara sepihak, meskipun regulasi telah mengatur tentang pemberhentian perangkat desa itu sendiri.”

Sebagaimana diketahui Permendagri no 67 tahun 2017 sebagai perubahan atas Permendagri no 83 tahun 2015 telah mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, akan tetapi  pada implementasinya masih banyak kasus pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan regulasi.

PPDI dalam audensi tersebut menyampaikan beberapa hal diantaranya, pembatalan/mencabut perda atau perbup yang tidak sesuai dengan Permendagri  no 67 tahun 2017, Kepala Daerah/Bupati memberikan pengawalan terhadap berjalannya system pemerintah desa pasca pilkades, memerintahkan pengangkatan kembali perangkat desa yang dipecat jika tidak memenuhi prosedur, maksimal  25 Januari 2020 harus ada tindak lanjut dari audensi hari ini.

 Ketum PPDI juga menekankan kepada kementerian apabila dalam waktu 15 hari tidak ada tindaklanjut dari kementerian, PPDI akan kembali dating dalam jumlah yang lebih besar.

Sementara itu Kemendagri melalui Direktur  Penataan Dan Administrasi Desa Drs. Afery SF. M.Si menyampaikan respon positip terkait tuntutan dari perangkat desa yang tergabung dalam PPDI.

“ Tentu yang menjadi aspirasi dari PPDI akan segera ditindaklanjuti dengan bersurat kembali ke pemerintah kabupaten dimana terjadi kasus-kasus pemberhentian tersebut,” sambut beliau. “ Untuk itu kami harapkan kerjasama dari PPDI tentang data daerah mana saja yang sekiranya terjadi kasus-kasus pemberhentian.”

Dalam kesempatan ini pula, Pak Feri (sapaan akrab beliau) menyampaikan informasi bahwa aturan terkait penomoran/registrasi perangkat desa akan masuk dalam aturan di permendagri tahun 2020 ini.