PK PPDI Cihaurbeuti Siap Dampingi Anggota Yang Bermasalah

CIAMIS – Para pemangku kebijakan di desa harus bijak dan sesuai standar operasional prosedur saat menggunakan anggaran (dana) desa. Dengan begitu kekisruhan dalam penggunaan ang­garan tersebut bisa dihindari.

Seperti diketahui penggu­naan dana Bumdes dan pembangunan GOR di Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti kisruh. Hal itu mendapatkan perhatian anggota DPRD Ciamis dari Fraksi PKS Ipah Hudaifah

“Makanya saya imbau gunakan anggaran dengan bijak dan baik, sesuai peruntukannya,” kata Ipah kepada Radar di ruangan kerjanya, Senin (23/9) siang.

Ipah menyampaikan sema­kin besar anggaran desa, maka godaannya semakin be­sar. Tentunya penggunaan ang­garan desa harus dibarengi transpa­ransi.

“Pastinya masyarakat juga akan bereaksi, karena ketidak­percayaan kepada aparat desa karena ketidak keterbukaan,” kata dia.

Menurut Ipah, transparansi penggunaan dana desa (DD) harus diutamakan, baik itu saat dipakai untuk pembangunan sara­na prasarana atau pe­nya­luran simpan pinjam Bumdes.

Salah satu bentuk transparansi, kata dia, yaitu mengajak rapat atau mengumumkan anggaran desa yang sudah digunakan. “Desa harus transparan kepada masyarakatnya,” kata dia mengimbau. “Semoga tidak ada lagi desa yang tersandung hukum di Ciamis,” kata dia.

Kasus Desa Sukasetia kini ditangani Polres Ciamis. Mereka tengah melakukan penyelidikan. Inspektorat Kabupaten Ciamis pun tengah menghitung kerugian negara dalam kasus Bumdes dan pembangunan GOR di desa tersebut.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh (Unigal) Kabupaten Ciamis H Dudung Mulyadi SH MH mengatakan beberapa desa di Ciamis yang kisruh bisa jadi penggunaannya tidak sesuai penyaluran atau penerapan.

“Saya imbau kepada desa guna­kan anggaran di desa sesuai peruntukannya,” kata dia.

Pengurus Kecamatan (PK) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Cihaurbeuti akan memberikan pendampingan hukum terhadap anggotanya berkaitan dengan kasus Bumdes dan pembangunan GOR di Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti yang sudah ditangani Polres Ciamis.

Ketua PK PPDI Kecamatan Cihaurbeuti Dede Amar Solihat, sebelumnya, menerangkan, pendampingan hukum akan diberikan apabila kasus tersebut sudah memenuhi unsur pidana. Saat ini, kepastian hukum kasus tersebut belum ada.

“Sekarang kan masih praduga tak bersalah. Namun misalkan bila positif bersalah, mungkin kami nanti akan menyiapkan pendampingan hukum dengan pihak pengurus kabupaten,” ujar Dede kepada Radar, Minggu (22/9) siang.

Pihaknya tengah memperdalam persoalan yang diarahkan kepada perangkat desa itu. Dia juga meminta kepada perangkat desa untuk tetap tenang dan selalu berpikir jernih karena kondisi saat ini sedang memanas. Lakukanlah pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dan biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. “Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kita konsentrasi pelayanan saja. Bahkan, kami merapat ke desa juga pelayanan saat ini berjalan,” tuturnya.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *