PPDI Loteng : Perbup No 43 Tahun 2018 Sudah Pas

PRAYA—Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Loteng menanggapi wacana Forum Kepala Desa (FKD) untuk mengupas Peraturan Bupati (Perbup) nomor 43 tahun 2018. PPDI menilai wacana tersebut terlalu berlebihan. Pasalnya, Perbup tersebut sudah pas dan tidak perlu dibahas lagi.

“Perbup itu sudah pas, tak perlu direvisi,” tegas Bambang Heri, salah satu pengurus PPDI Loteng kemarin.

Dikatakan Bam Heri sapaan akrab pemuda ini, Perbup 43 sudah sesuai dengan apa yang menjadi acuan regulasi di atasnya, yakni Permendagri nomor 67 tahun 2017. Sehingga ia menilai tidak perlu lagi ada pembahasan terkait Perbup tersebut. Karena itu malah akan membuat pekerjaan baru bagi FKD. Padahal masih banyak program kerja lainnya. Selain itu, jika hajatannya untuk memberikan pemahaman atau memberikan pelatihan kepada rekan-rekan Kades terkait dengan agenda lainnya, PPDI sangat apresiasi. Namun jika hajatan tersebut dijadikan sebagai upaya memojokkan teman-teman Prades, terutama yang sudah di SK-kan surat pemecatannya oleh beberapa Kades, menurutnya sangat berlebihan.

“Pengupasan Perbup tersebut saya rasa merupakan keinginan FKD untuk memojokkan Prades saja,” cetusnya.

Ia berharap, FKD hendaknya memprogramkan hal yang mampu menyatukan persepsi dengan PPDI terkait dengan Perbup 43 tersebut. Artinya, karena ingin memperluas kewenangannya lalu berdalih jika regulasi multitafsir segala. Menurutnya, justru dengan adanya kata “wewenang kepala desa” dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017 itu, yang mana dijadikan sebagai salah satu rujukan pemecatan merupakan penafsiran yang salah. Sehingga untuk saat ini, Perbup tersebut tidak perlu dikupas apalagi direvisi. Yang jelas, tegas dia, Perbup itu merupakan produk bersama antara pengurus FKD periode sebelumnya dengan pengurus PPDI Loteng bersama DPMD.

” Saat itu juga diikuti oleh tim Pansus dan Kabag Hukum Setda Loteng  beberapa tahun yang lalu,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kasi Pemerintahan Desa Pringgarata ini menyesalkan adanya Prades yang di pecat oleh Kades. Sebab, ia melihat ini justru seolah-olah dipaksakan, tanpa melalui mekanisme yang merujuk kepada aturan dan regulasi. Kenapa demikian, karena banyak SK pemberhentian Prades yang justru tidak memiliki rekomendasi camat. Bahkan sebaliknya, justeru Prades yang dipecat memegang rekomendasi dari Inspektorat dan instansi yang ikut dalam proses pengawasan di desa. Oleh karena itu, ia menegaskan kepada rekan-rekan Prades bahwa jika ada kejanggalan dan ada upaya pemaksaan dalam proses pemberhentian oleh Kades, harus dilawan.

“Jika tidak sesuai, kami akan tetap tempuh jalur, baik  ke-PTTUN. Karena kami lihat DPMD Loteng lemah mengawal persoalan pemecatan ini,” ungkapnya.

Senada dijelaskan Ketua PPDI Loteng, Mariono yang berpadangan Perbup tersebut tidak multitafsir. Yang dikatakan multitafsir dalam kajian regulasi itu, kata Ono, yakni dikala ada kata-kata deskresi. Namun faktanya, dalam Perbup 43 tersebut tidak ada kata-kata seperti itu jika melihat pasal per pasalnya. Sehingga ia menilai Perbup tersebut sudah jelas dan tidak bertentangan dengan Permendagri 67 itu. Apalagi sampai dikatakan multitafsir. Dikatakan Sekdes Kawo ini, jika berbicara soal Permendagri yang tidak ekplisit mengatur tentang jabatan Sekdes seperti yang dicantumkan dalam Perbup itu. Ia melihat dan memandang secara hukum itu tidak bertentangan. Karena sah-sah saja kemudian Perbup mempertegas bahwa jabatan Sekdes itu hanya bisa diisi oleh Prades yang telah menjabat Kaur dan Kasi minimal dua tahun.

“Yang jelas tidak ada yang bertentangan antara Perbup dan Permendagri ini. Perbup kan dibuat untuk mempertegas maksud dari Permendagri itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, terkait Perbup 43 mengatur jabatan Sekdes, Kaur dan Kasi yang tidak boleh dimutasi menjadi Prades kewilayahan (Kadus) juga tidak ada masalah. Sebab, jika melihat tupoksi antara Prades sekretariat dan Prades kewilayahan beda jauh.

“Sehingga menurut saya tidak masalah Perbup tersebut mengatur demikian. Dan jika dikatakan bertentangan, ya saya rasa tidak sepeti itu,” pungkas mantan Aktivis LSM Suaka NTB ini.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *