PPDI Ogan Ilir Perkuat Profesi Perangkat Desa Hadapi Pilkades

Desa adalah Pemerintahan terkecil dalam wilayah NKRI, Penerintah di Desa adalah Kepala Desa bersama Perangkat Desa, dalan hal Kepala Desa melaksanakan pimpinan Pemerintah di desa punya kewenangan, artinya melaksanakan tugas sesuai aturan, Sekarang diberbagai Daerah menggelar Pilkades Serentak dalam proses kampanye baik dari Calon Kepala Desa itu sendiri maupun Pendukung dan Keluarga si calon kades kalau terpilih ingin mengganti Perangkat Desa, dengan dalil hak Proregatip dan kuasa Kepala Desa, dalam Imu Pendidikan dan Ilmu Hukum HAK PROREGATIP dan KUASA KEPALA DESA tidak ada, kalau ada yg mengatakan itu keliru hanya akal akalan saja bisa dibuktikan kan data dan fakta nya. Yang benar adalah KEWENANGAN baca UU DESA No 6 th 2014, beserta turunan nya.

“Perombakan perangkat desa itu memang kewenangan Kades. Tapi, Kades harus ikuti peraturan yang ada . Artinya, ada peraturan yang mengatur cara pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa,”

Untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu harus mengacu pada UU Desa No 6/2014 PP 43/2015, 47/2015, Permendagri Nomor 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Permendagri Nomor 67/2017 tentang perubahan Permendagri Nomor 83/2015.

“Jadi, di dalam aturan itu sudah jelas Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai usia 60 th dalam hal prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi, tidak bisa semaunya Kades memberhentikan perangkat desa walaupun itu kewenangan Kades.

Baca juga :

Untuk pemberhentian perangkat desa, Kades harus berkonsultasi kepada camat terlebih dahulu. Adapun pemberhentian itu apabila perangkat desa meninggal dunia, permintaan sendiri (pengunduran diri) dan diberhentikan.

“Diberhentikan itu apabila usia perangkat desa telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan. Pemberhentian ini disampaikan ke camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari camat.

Untuk mekanisme pengangkatan perangkat, Kades harus membentuk tim untuk penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Dalam penjaringan itu dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

” Bakal calon perangkat desa itu sekurang-kurangnya dua orang untuk dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Lalu, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Setelah itu barulah Kades menerbitkan SK pengangkatan,” itu fakta sebenarnya mari perangkat Desa Ogan Ilir untuk memahami dan mempelajari semua aturan tentang Desa dan Perangkat Desa agar kedepan kita lebih baik lagi

Penulis : pengurus PPDI Kab. Ogan Ilir

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *