PPDI Tasikmalaya Segera Dapat NIPD

Satu dari 10 poin tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tasikmalaya tentang perubahan mekanisme pencairan penghasilan tetap (siltap) atau honor perangkat desa sudah disetujui dan tinggal menunggu tanda tangan dari Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto S.Ip

Hal itu diputuskan setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat internal membahas 10 tuntutan PPDI di ruang Asisten Daerah (Asda) I Setda Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (3/8).

Rapat kerja Bupati Tasikmalaya dengan PPDI

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) pada DPMDPAKB Kabupaten Tasikmalaya Agianto Ahmad Tahir SSTP MSi menjelaskan hasil rapat internal dinas terkait menghasilkan keputusan bahwa akan segera dibuat surat edaran bupati.

Yang isinya akomodir tuntutan dari PPDI, salah satunya soal dirubahnya petunjuk teknis atau revisi di dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Desa soal pemisahan anggaran siltap perangkat desa dengan anggaran pemerataan di Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian, soal dibuatnya peraturan bupati tentang pembuatan NIK perangkat desa dan tuntutan-tuntutan lainnya dari PPDI.

“Hasil rapat ini juga memutuskan semua desa harus mendahulukan penyelesaian proposal Spj APBDes, khususnya tentang laporan siltap perangkat desa minimal tanggal 25. Supaya tahap pencairannya tidak lebih dari tanggal 10 di awal bulan,” jelasnya kepada Radar usai rapat kemarin.

Jelas dia, surat edaran hasil rapat bersama ini sebelumnya akan disampaikan pada rapat pimpinan dan diserahkan kepada Asisten Daerah (Asda) I dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya.

“Setelah ada kajian dari Asda dan Sekda, nanti tinggal menunggu persetujuan bupati dan tinggal di tanda tangani. Paling sampai ke bupati, Senin (13/8). Intinya kita sudah berupaya supaya tuntutan dari PPDI bisa direalisasikan,” terangnya.

Bulan ini, kata dia, sudah ada 214 desa yang mengajukan pencairan pembayaran siltap perangkat desa dan proposal Spj-nya sudah selesai. “Mudah-mudahan pada Selasa (7/8) sudah bisa dicairkan pembayarannya ke desa,” katanya.

Lanjut dia, pihaknya sudah terus melakukan upaya dalam merealisasikan semua tuntutan PPDI, terutama soal pembayaran siltap. Tapi, untuk merealisasikannya harus ada komitmen bersama antara pemerintah desa, camat dan dinas terkait. “Apabila Spj selesai dengan cepat, kita juga akan cepat dalam proses pencairannya,” jelasnya.

PPDI Tasikmalaya dalam suatu acara

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs. Iin Aminudin M.Si mengaku akan segera melakukan kajian hasil rapat yang dilakukan dinas terkait soal tuntutan PPDI. “Pemerintah daerah akan berupaya supaya kesejahteraan perangkat desa bisa terpenuhi,” terangnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum soal 10 tuntutan PPDI tentang kesejahteraan enggan memberikan komentar.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *