Segera ! Klarifikasi Bupati Karawang Di Tunggu Dirjen Bina Pemerintah Desa

Karawang – Menindaklanjuti laporan dari PPDI tentang masih banyaknya perangkat desa yang di pecat pada 2 minggu yang lalu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa mengirim surat kepada Bupati Karawang untuk segera memberikan klarifikasi.

Surat dengan no 140/6594/BPD yang tertanggal 23 September 2019 tersebut ditandatangani oleh Mohammad Rizal, S.E, M.M Sekretaris Dirjen Bina Pemerintahan Desa, atas nama Dirjen Bina Pemerintahan Desa.

Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa itu sendiri merupakan respon dari laporan PPDI Karawang melalui PP PPDI yang menghadap Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada Kamis (12/09/2019) kemarin.

Banyaknya kasus-kasus pemberhentian perangkat desa di Karawang yang mayoritas terjadi karena ketidakpahaman Kepala Desa dalam memahami dan menerjemahkan peraturan, membuat perangkat desa menjadi korban pemberhentian pasca pergantian Kepala Desa.

Secara tegas isi surat tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah diatur dalam Pasal 53 UU No 06 Tahun 2014, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana dirubah menjadi Permendagri no 67 tahun 2017 , bahwa perangkat desa berhenti karena :

  1. Meninggal dunia
  2.  Permintaan sendiri; atau
  3. Diberhentikan karena :
  4. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
  5. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  6. Berhalangan hadir
  7. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau
  8. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karawang sendiri ketika dikonfirmasi terkait surat tersebut, melalui Asep, Kasi Bina Perangkat Desa menyampaikan bahwa belum tahu karena bagian Tata Usaha yang mengurusi terkait surat masuk.

Terkait dengan permintaan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Bupati Karawang diminta segera untuk  memberikan laporan hasil klarifikasi pembinaan dan pengawasaan atas kebenaran pengaduan PPDI ini. DPMD Karawang sendiri belum bisa memberikan jawaban terkait langkah-langkah yang akan diambil sebagai tindak lanjut dari surat tersebut.

“ Tapi kami sebagai bawahan tentu akan melaksanakan  apapun perintah atasan, “ ujar Pak Asep ketika dikonfirmasi oleh redaksi. (admin)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *