Sikapi Proses PTUN, Bupati Rembang Meminta Hal Ini Ke Perangkat Desa

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berharap supaya perangkat desa yang saat ini sudah mencapai usia 60 tahun, dimohon tetap bekerja dahulu.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, saat kegiatan pembinaan perangkat desa se-Kecamatan Gunem, di halaman Kantor Kecamatan setempat, Sabtu (29/8/2020).

Hafidz mengatakan bahwa untuk mewujudkan perangkat desa sebagai birokrat profesional adalah memberikan jaminan kerja sampai usia genap 60 tahun.

Tak sampai di situ saja, perihal pemberian jaminan penghasilan tetap minimal setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA.

“Hari ini ada 1 perangkat desa yang memPTUNkan Peraturan Bupati. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada camat dan dinas, sambil menunggu hasil PTUN nanti,”katanya.

“Perangkat desa yang sudah lebih berumur 60 tahun, per Agustus 2020 diselesaikan dulu sampai menunggu keputusan hasil PTUN,”sambungnya.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perangkat desa juga bisa berhenti bila meninggal dunia, permintaan sendiri, dinyatakan sebagai terpidana dengan diancam pidana paling singkat 5 tahun penjara, berhalangan tetap, tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai kepala desa / perangkat desa.

Sementara itu, Hafidz juga menguraikan bahwa kepala desa / perangkat desa dilarang melanggar sumpah janji jabatan, meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Perangkat desa karena sudah diberi hak oleh pemerintah setara dengan PNS golongan IIA, maka kewajibannya juga sama dengan PNS. Apabila 60 hari tidak masuk tanpa alasan, bisa diproses untuk diberhentikan,”tuturnya.

Kemudian terkait larangan lainnya bagi kepala desa / perangkat desa menurut Bupati yaitu merugikan kepentingan umum; menguntungkan diri sendiri, keluarga, orang lain atau golongan tertentu; menyalahgunakan wewenang, hak atau kewajibannya dan melakukan diskriminatif kepada warga atau pihak tertentu.

“Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Jadi, artinya perangkat desa harus bisa menjadi contoh dan dicontoh oleh masyarakat. Jangan malah terbalik. Menjadikan keresahan masyarakat. Ini yang dilarang oleh aturan,” jelasnya.

Camat Gunem, Achmad Sholchan menerangkan dalam kegiatan pembinaan itu diikuti sebanyak 108 dari 111 orang dari 16 desa di wilayah Kecamatan Gunem. Pasalnya, 1 perangkat desa telah meninggal dunia dan 2 perangkat desa telah purna tugas.

Achmad Sholchan menjelaskan dalam kegiatan itu diisi penyerahan Santunan kematian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan kepada ahli waris Gumaslin perangkat Desa Timbrangan yang telah meninggal dunia, senilai Rp.42 juta.

Sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *