Siltap Perangkat Desa Bisa Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Desa

Berdasarkan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dan Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019) beberapa waktu lalu.

Presiden Joko Widodo menyampaikan tahun depan bakal mengalokasikan anggaran khusus untuk penghasilan tetap perangkan desa.

“Pada tahun 2020, selain dukungan pendanaan kelurahan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa,” ujarnya.

“Agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat,” sambung dia.

Nantinya, perangkat atau pejabat desa bakal digaji setara dengan gaji pokok PNS golongan II A.

Dengan sebesar dua pertiga kemiskinan yang berasal dari desa, produktivitas masyarakat desa diharapkan bisa meningkat. Selain itu, diharapkan juga ada perbaikan kinerja dari perangkat desa yang bersangkutan.

“Karena peningkatan gaji tapi produktivitas enggak meningkat itu menjadi masalah,” ujar dia.

Untuk bisa memonitor kinerja perangkat desa seiring dengan pemberian gaji tetap tersebut, Izzudin menyarankan agar dibentuk Key Performance Indicator(KPI) untuk mengukur kinerja para perangkat desa.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras mengatakan, pemberian gaji tetap setara PNS tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

INDEF dalam satu acara diskusi (Foto republika)

Selain itu juga bisa meningkatkan pemerataan pembangunan ke daerah.

“Desa ini kan data terakhir terdapat 75.000 desa, dan banyak perangkat desa.

Dengan gaji tetap setara PNS itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan terlebih di berbagai aspek pemerataan pembangunan,” ujar Izzudin di Jakarta, Senin (19/8/2019).

“Kalau gaji sama kaya PNS, nah itu harus ada KPI. Itu yang menjadi tolak ukur perangkat desa makin bagus, dicatat, dievaluasi,” ujar dia.

Adapun Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, pemberian gaji tetap diperlukan lantaran beban yang diemban perangkat desa pun kian berat.

Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk daerah dan dana desa sebesar Rp 858,8 triliun.

Jumlah tersebut meningkat 5,4 persen dari perkiraan realisasi tahun 2019. Jika dibandingkan dengan realisasi 2015, jumlahnya meningkat 37,8 persen.

“(Pemberian gaji tetap) ini agar (pengelolaan dana desa) tersistemasi dengan baik, terkelola dengan baik. Menurut saya ini hal positif, agar ada orang yg melakukan itu,” ujar dia.

2. Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan:

a. Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp 2,42 juta atau setara 120 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;

b. Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2,22 juta atau setara 110 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan

c. Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2 juta atau setara 100 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.

Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan terhitung mulai Januari 2020.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *