167 Desa Di Banjarnega Di Lindungi BPJS Naker

BANJARNEGARA – Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono meresmikan pencanangan Desa Madukara Kecamatan Madukara sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pencanangan dilakukan di lapangan desa ditandai pemukulan gong oleh bupati, serta penandatanganan MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemdes Madukara.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto, Agus Widiyanto, mengatakan, dari 266 desa di Kabupaten Banjarnegara, sudah 167 desa yang sudah mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pemerintah desa-desa itu mengikutsertakan perangkat desa dan anggota lembaga lainnya di desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Alhamdulillah, ini sudah 63 persen dari 266 desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara,” katanya.

Meskipun belum maksimal, pihaknya optimis target kepersertaan BPJS Ketenagakerjaa di pedesaan akan terpenuhi. Terlebih Pemerintah Kabupaten ikut mendorong melalui regulasi.

Bupati Banjarnegara telah mengeluarkan regulasi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 69 tahun 2018 tentang kewajiban mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bupati Banjarnegara telah mengeluarkan regulasi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 69 tahun 2018 tentang kewajiban mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Ardy, anggota Linmas dari Desa Sokayasa yang meninggal ketika bertugas pada Panlak Pilkades bulan Juli 2019 lalu.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan, katanya, telah memenuhi kewajiban santunan sebesar Rp 24 juta yang telah diterima ahli waris.

Bupati Budhi Sarwono mengatakan, launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini adalah wujud kepedulian pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para perangkat desa dan lembaga desa.

Termasuk masyarakat pekerja di daerah pedesaan yang selama ini belum banyak tersentuh dan merasakan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

“Para perangkat desa dan lembaga desa bukanlah PNS yang sudah dijamin asuransi pemerintah. Jadi menjadi peserta jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah pilihan tepat,” kata bupati.

Menurut Budhi, banyak sekali masyarakat pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mempunyai hak sama untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial layaknya sektor Penerima Upah.

Melalui kegiatan ini, ia berharap masyarakat desa dengan berbagai profesinya menyadari pentingnya perlindungan kerja yang menjadi kebutuhan dasar untuk kesejahteraan keluarga.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *