2020 Wajib Bagi Daerah Untuk Siltap Setara PNS 2a

Jakarta – Mensikapi keresahan atas keputusan DPR yang memotong anggaran penyetaraan penghasilan tetap (siltap) dari anggaran yang di ajukan Presiden, Ketua Umum PPDI Mujito, S.H merespon dengan meminta konfirmasi langsung di sela-sela kunjungan PP PPDI di Dirjen Bina Pemerintahan Desa hari ini Kamis (12/09/2019).
Sebagaimana di beritakan sebelumnya bahwa DPR telah mengesahkan pos anggaran dari APBN untuk penyetaraan siltap perangkat desa sebesar Rp. 1,1 T untuk tahun 2020, alokasi ini menyusut Rp. 2,5 T dari permintaan Presiden Jokowi.

Kasubid Pendapatan Dan Aset Desa menerima kunjungan PP PPDI

Anggaran yang berkurang dari usulan awal dengan selisih senilai Rp2,5 triliun tersebut akan masuk dalam cadangan belanja negara di RAPBN 2020. Hal ini dilakukan untuk menjamin insentif diberikan secara tepat sasaran untuk perangkat desa yang melakukan belanja dana desa berdasarkan aturan yang berlaku.

Alokasi insentif perangkat desa yang senilai Rp1,1 triliun tersebut baru akan berlaku untuk 68 kabupaten. Adapun pencairan dana insentif tersebut, sambung Prima, akan dilakukan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa.

Untuk kabupaten lain diluar 68 kabupaten yang disebut diatas, Direktur Penataan dan Adminitrasi Desa Drs. Aferi Syamsidar, M.Si mengatakan tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi perangkat desa, karena anggaran untuk penyetaraannya sudah mencukupi untuk di laksanakan di 2020.

” Jadi berdasar pada perhitungan, hanya 68 Kabupaten yang nantinya mendapat bantuan anggaran lewat DAU dengan maksud agar Add nya mencukupi untuk menggaji setara 2a,” ujar beliau ketika menemui PP PPDI di ruang kerjanya.

Hal senada disampaikan juga oleh Yayuk Rahayuningsih Kasubid Pendapatan Dan Aset Desa yang ditemui di ruangan terpisah.

” Tentu sebentar lagi akan muncul juklak dan juknis dari kementerian keuangan tentang penyetaraan siltap bagi rekan-rekan perangkat desa,” ujar beliau dengan keramahan.

Bagaimana jika daerah tidak mau melakukan penyetaraan siltap ini? Pertanyaan yang sering mengemuka di linimasa media sosial perangkat desa turut di sampaikan dalam pertemuan kali ini.

” Tenang saja, ini wajib hukumnya di tahun 2020. Pemerintah Pusat sudah memberikan ruang sejak di sahkan PP no 11 tahun 2019 ini semenjak di tanda tangani bulan februari kemarin. Jika masih ada daerah yang membandel, nanti kementerian keuangan yang akan memberi hukumannya,” lanjut Bu Yayuk.

Inilah jawaban yang bisa jadi melegakan bagi sebagian besar perangkat desa mensikapi keresahan-keresahan menjelang di terapkannya penyetaraan siltap yang tinggal hitungan bulan lagi. (Admin)


1 komentar untuk “2020 Wajib Bagi Daerah Untuk Siltap Setara PNS 2a”

  1. Kalau hal tersebuat diatas jika salah satu Pemda tidak menerapkan PP No.11 2019 , maka pengurus PPDI PUSAT bersama jajaran pengurus PPDI di bawahnya harus ikut ambil sikap secepatnya kepada pemda tersebut.
    Cuma setara ASN min 2A , ini pada level jabatan apa ?
    Karena desa di bawah kepala dusun ada struktur staf . Ini yang belum jelas.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *