Perjuangkan Rekan Yang Dipecat, Sonhaji Pimpin Geruduk Dewan Pasuruan

PASURUAN – Sejumlah aparatur desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pasuruan, mendatangi kantor DPRD kabupaten setempat. Mereka meminta kenaikan tunjangan, juga mengadu soal pemberhentian rekan mereka.

Ketua PPDI Kabupaten Pasuruan Sonhaji mengungkapkan, dua rekan mereka yang bertugas di Prigen dan Sukorejo diberhentikan oleh kepala desa. Pemberhentian itu dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak kecamatan.

Ia berharap rekomendasi itu bisa dicabut. Sehingga, dua rekannya yang merupakan kepala dusun, bisa kembali bertugas. “Kami minta agar pihak legislatif memanggil masing-masing camat tersebut. Supaya mereka bisa mencabut rekomendasi itu,” sampainya.

Menurut Sonhaji, rekomendasi pemberhentian aparatur desa itu merugikan rekan mereka. Sebab, dua rekannya itu kehilangan pekerjaan mereka.

“Alasan pemberhentian itu, karena rekan saya tidak aktif menjalankan tugas. Tapi, kami menduga ada indikasi yang berkaitan dengan pilkades,” tambah dia.

Selain mengadukan persoalan dua rekannya itu, PPDI juga mendorong agar legislatif membantu meningkatkan kesejahteraan aparatur desa. Yakni, dengan menaikkan tunjangan perbaikan penghasilan bagi perangkat desa.

Selama ini perangkat desa memperoleh tunjangan Rp 650 ribu per bulan. Dana itu di luar penghasilan tetap senilai Rp 2,020 juta per bulan. Dana untuk tunjangan perbaikan penghasilan itu, lebih banyak digunakan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara, untuk BPJS Kesehatan para aparatur desa membayar iuran secara mandiri. “Kami harap ada kenaikan tunjangan supaya bisa digunakan untuk membayar BPJS Kesehatan. Mengingat, selama ini kami membayar iuran BPJS Kesehatan itu secara mandiri,” sambung dia.

Ia berharap ada kenaikan hingga Rp 850 ribu. Sehingga, nilai tunjangan perbaikan penghasilan bagi perangkat bisa menjadi Rp 1,5 juta. Dengan dana itulah, pembayaran iuran BPJS Kesehatan bisa dilakukan.

“Kami juga berharap pemberian siltap bisa dikembalikan seperti semula. Artinya, tidak melekat pada ADD, seperti yang sekarang ini. Karena kalau seperti sekarang, siltap baru bisa cair empat bulan sekali, bahkan bisa enam bulan sekali. Harapan kami, bisa rutin cair per bulan,” harapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman mengungkapkan, bakal menindaklanjuti keluhan para aparatur desa tersebut.Namun, pihaknya meminta adanya notulen dari aparatur desa tersebut.

“Kebetulan kami akan ada paripurna. Jadi belum bisa menemui panjengan lebih lama. Kami minta notulen untuk kemudian kami tindak lanjuti usulan ini,” ujar Kasiman saat menemui para aparatur desa itu.

Sementara itu, Camat Sukorejo Diano Vella Fery Santoso mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkan untuk salah satu aparatur desa di wilayah Sukorejo, sudah sesuai dengan ketentuan. Ada pengajuan dari pihak kepala desa yang kemudian membuatnya menindaklanjuti dengan rekomendasi tersebut.

Dan pengajuan itu menurutnya bukan hanya sekali. Karena saat masih diisi Pj, juga ada keluhan yang sama. Begitu ada pelantikan, kades baru mengadukan hal serupa tentang salah satu kasun yang dimaksud.

“Tapi saya masih berusaha agar pihak kepala desa merangkulnya. Sampai beberapa kali, hingga muncul surat peringatan bahkan tiga atau sampai empat kali. Akhirnya rekomendasi itu keluar setelah ada permohonan dari kepala desa,” tutup dia.

Sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *