3 Bulan Belum Gajian, Perangkat Desa Sumedang Meradang

Sumedang – Sungguh sangat prihatin bila mendengar keluhan perangkat desa di Kabupaten Sumedang saat ini, karena sudah menginjak tiga bulan ini gaji yang mereka tunggu-tunggu belum juga datang, sedangkan pekerjaan eksistensinya terus ditekan untuk meningkat padahal gajih atau penghasilan tetap mereka itu merupakan tenaga untuk meningkatkan kinerjanya.

Hal ini tentu sangat berpengaruh dengan program Bupati Sumedang yang telah memasukan SAKIP (sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah) dilingkungan pemerintahan Desa yang kesejateraan perangkat desanya belum bisa selancar PNS.Seperti yang dikatakan salah seorang perangkat desa yang namanya enggan disebut,

” Bagaimana SAKIP Desa akan bisa dilaksanakan dengan benar kalau siltapnya saja belum lancar, coba bayangkan pernah tidak para pejabat kabupaten memikirkan pegawai desa dari mana biaya hidupnya selama tiga bulan ini sedangkan beban pekerjaan terus ditambah, apalagi sekarang dengan adanya SAKIP yang kinerjanya mau tidak mau harus mencapai target yang ditentukan, sebab dalam SAKIP ada nilai angka yang harus dicapai,” ujarnya.

Dirinya berharap penambahan sistem kinerja ini harus dibarengi dengan ketepatan kesejahteraanya walaupun memang masalah nilainya sudah meningkat tapi sistem pencairannya masih saja tetap seperti dulu.

” Saya akui memang untuk nilainya sekarang sudang bertambah katanya sudah disesuaikan dengan gajih PNS golongan 2a, tapi yang saya sayangkan kenapa sistem pencairannya tidak berubah masih saja seperti dulu-dulu, kenapa harus menuggu APBEDes padahal dari dulu penyusunan untuk persyaratan pencairan terutama APBEDes tidak pernah selesai di bulan Desember, semuanya molor, sudah jelas dari dulu sistem pencairan didesa biasa cair paling untung di bulan ke tiga atau ke empat artinya sistem pencairan sampai sekarang belum berubah, sementara sistem kinerjanya sudah berubah bahkan meningkat, dalam hal ini jelas untuk urusan kinerja tanggungjawabnya pun lebih besar lagi,”terangnya.

Tanggapan senada juga dikatakan salah seorang Sekretaris desa, yang menerangkan bahwa dirinya juga memang mengharapkan adanya perubahan sisten dalam hal pencairan Siltap, menurutnya,” perangkat desa kan jumlah personilnya sudah jelas termasuk nilai siltapnya jelas kenapa tidak dari awal tahun saja seperti layaknya PNS karena memang kinerja perangkat desa sekarang tidak jauh berbeda dari kinerja PNS bahkan mungkin lebih berat di desa yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat, yang sifat dan karakternya berbeda-beda,” ucapnya.

Masih menurutnya,” Hal ini sudah pernah saya obrolkan dengan pihak terkait namun katanya saat ini untuk pencairan kita masih berpegang kepada aturan yang sudah ada, sebab desa berbeda dengan dinas instansi lain, terutama dalam sistem pengelolaan keuangan dan pengunaannya termasuk kucuran keuanganya pun dari berbagai sumber jadi syarat untuk pencairannya pun harus benar-benar terencana agar tidak salah merealisasikannya,”pungkasnya.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *