5 Organisasi Desa Mensikapi Potensi Hilangnya Dana Desa

Jakarta – Penetapan Perppu No 1/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU Nomor 2/2020 telah menimbulkan kegaduhan diberbagai kalangan.

Bagi kalangan penggiat desa, Undang-undang ini, khususnya pasal 28 ayat (8) yang berbunyi : “Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Beberapa organisasi yang berbasis desa dan perangkat desa memunculkan reaksi yang beragam, berikut ini ringkasan dari reaksi tersebut :

  • PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)

Melalui surat permohonan petunjuk yang ditujukan kepada Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP , no surat 099/DPP Papdesi/SP/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020, PAPDESI berpendapat bahwa UU No 2/2020 adalah UU Lex Spesialis penanganan Covid-19.

Artinya PAPDESI memiliki pemahaman bahwa UU ini adalah UU kedaruratan covid-19, jadi ketika negara dalam keadaan darurat keuangan untuk penanganan Covid-19, Menteri Keuangan bias mengalihkan Dana Desa baik seluruhnya atau sebagian untuk penanganan Covid-19, dan dana Desa bias kembali ke desa apabila penanganan Covid-19 sudah selesai.

  • APDESI  (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)

Organisasi yang sebagian besar anggota berasal dari luar jawa ini, sampai dengan berita ini diturunkan belum memperlihatkan respon terhadap UU No 2 Tahun 2020.

  • DPN PPDI ( Dewan Pimpinan Nasional PPDI)

Sebagaimana halnya dengan APDESI, organisasi sempalan dari PPDI dengan motornya Widhi Hartono ini belum memperlihatkan sikap resminya terhadap UU No 2 Tahun 2020.

  • PPDI ( Persatuan Perangkat Desa Indonesia )

Organisasi profesi perangkat desa dengan jumlah anggota ratusan ribu di seluruh Indonesia ini sampai berita ini diturunkan masih bersikap mendukung segala upaya untuk keberlangsungan Dana Desa, sementara untuk langkah-langkah teknis harus diputuskan dalam  forum resmi ditingkat nasional.

Sebagaimana di instruksikan oleh Mujito, Ketua Umum PPDI Pusat, bahwa PPDI sebagai organisasi terbesar ditanah air, harus mendengarkan aspirasi  dari bawah untuk menghindari adanya persepsi bahwa PPDI hanya milik satu dua orang pengurus saja.

Hal yang senada disampaikan oleh Sarjoko, S.H, selaku Sekretaris Jendral PPDI, bahwa PPDI mendukung adanya upaya-upaya menjaga eksistensi dana desa, mengingat dana desa sangatlah memberikan arti yang positip dalam pembangunan nasional.

  • Parade Nusantara

Organisasi yang mayoritas anggotanya Kepala Desa ini dibawah komando Sudir Santosa dikenal sebagai inisiator lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 atau UU Desa. Langkah tegas diambil Parade Nusantara terhadap keputusan Pemerintah melalui UU No 2/2020 ini dengan melayangkan gugatan atas undang-undang tersebut .

Gugatan itu diterima Makhamah Konstitusi pada Senin (23 Juni 2020) dalam surat tanda terima bernomor 1991/PAN.MK/VI/2020, dimana ada 2 nama pemohon yang mengajukan gugatan. Adapun nama-nama tersebut adalah Triono dan Suyanto yang keduanya adalah Kepala Desa anggota Parade Nusantara.

Parade Nusantara melihat adanya upaya secara sistematis dalam pengurangan anggaran untuk Dana Desa, hal tersebut dapat terlihat mulai tahun 2019 ketika Dana Desa dipangkas melalui Perpres 54 Tahun 2020, dimana Dana Desa murni tinggal 5,1% dari dana transfer.  Sementara di tahun 2020 dipangkas lagi dengan Perpres No 72 Tahun 2020, yang diperkuat dengan UU no 2 Tahun 2020  Pasal 28 ayat (8).

sumber berita : disarikan dari berbagai sumber

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *