6 Bulan Tidak Gajian, Dipikir Perangkat Desa Itu Superman



Ribuan perangkat desa di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) hingga saat ini belum menerima gaji.

Informasi yang dikumpulkan sudah lima bulan lamanya para perangkat desa belum dicairkan gajinya oleh Pemkab.

Hingga kini belum diketahui secara pasti kapan hak perangkat desa itu akan dicairkan.

Beberapa perangkat desa yang diwawancarai mengaku sangat mengharapkan agar gaji mereka itu bisa dicairkan segera.




Sebab, sudah terlalu lama gaji mereka ditahan tanpa diketahui kapan pastinya akan dicairkan.

“Iya memang benar belum gajian-gajian sampai sekarang kami. Terakhir gajian itu saat bulan puasa lalu lah di bulan 5 kalau enggak salah. Mulai gaji bulan Januari sampai Mei lah yang dibayarkan. Selebihnya sampai sekarang enggak pernah gajian lagi,” ucap salah satu kepala dusun yang menjadi Perangkat Desa di salah satu desa di Kecamatan Perbaungan Jumat (9/10/2020).

Sementara itu kepala dusun lainnya berharap agar hal ini bisa menjadi perhatian Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sergai, Irman Dj Oemar

“Cuma Rp 2.020.000 gaji Kadus. Enggak jauh beda sama gaji Sekdes, KAUR dan BPD. Mereka pun belum gajian juga. Harapannya kalau bisa cepat cair lah. Kita bagi bantuan sama masyarakat kita hanya bisa membagi-bagi saja karena memang enggak bisa dapat. Tapi hak kami belum dikasih, belum dapat,” kata Kadus lainnya.




Saat diwawancarai beberapa Kadus pun tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab tertahannya gaji perangkat desa.

Dari sepengetahuan mereka persoalan ini bisa terjadi karena ada kaitannya sama keuangan Pemkab akibat Covid.

Disebut pada biasanya gaji perangkat desa dibayarkan per triwulan namun pada saat ini sudah lebih dari tiga bulan lamanya gaji belum dibayarkan.

Persoalan yang terjadi di Pemerintah Desa di Kabupaten Sergai saat ini masih terus diperbincangkan banyak masyarakat.




Selain persoalan gaji perangkat desa yang tidak kunjung cair banyak warga yang masih heran mengapa ratusan kepala desa bisa berangkat Bimtek dan Studi Banding ke Bandung di tengah situasi Covid-19 seperti sekarang ini.

Walaupun kawasan yang dituju adalah kawasan zona merah namun banyak Kades yang nekat berangkat meskipun tidak mendapat izin resmi dari Pemkab beberapa waktu lalu

Ilustrasi Perangkat Desa
Ilustrasi Perangkat Desa

Disebut pada biasanya gaji perangkat desa dibayarkan per triwulan namun pada saat ini sudah lebih dari tiga bulan lamanya gaji belum dibayarkan.

Persoalan yang terjadi di Pemerintah Desa di Kabupaten Sergai saat ini masih terus diperbincangkan banyak masyarakat.

Selain persoalan gaji perangkat desa yang tidak kunjung cair banyak warga yang masih heran mengapa ratusan kepala desa bisa berangkat Bimtek dan Studi Banding ke Bandung di tengah situasi Covid-19 seperti sekarang ini.

Walaupun kawasan yang dituju adalah kawasan zona merah namun banyak Kades yang nekat berangkat meskipun tidak mendapat izin resmi dari Pemkab beberapa waktu lalu.



Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sergai, Muradi Purba yang dikonfirmasi mengakui ribuan perangkat desa di Sergai belum gajian.

Ia menjelaskan kondisi ini bisa terjadi lantaran adanya pengurangan transferan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat akibat situasi pandemi. Karena hal itu Pemkab pun terpaksa menunggu diketoknya P-APBD 2020.

“Kita ngerti, sudah kita pikirkan juga itu (kalau para perangkat mengeluh). Yang jelas kita nunggu P-APBD, kan baru diketok DPRD karena terjadi pengurangan dan perubahan angka. P-APBD itukan Perda, kan sudah disahkan DPRD dua minggu lalu,” ucap Muradi.




Saat ditanyai lebih lanjut masalah kapan pastinya pencairan, Muradi pun hanya bisa menjawab masih sedang proses.

Ketika sudah disahkan DPRD Perdanya masih ada tahapan lagi seperti pemberian nomor dan dikeluarkan Perbup

“Kalau enggak ada perubahan sudah dari dua bulan lalu mungkin kita cairkan. Kalau sekarang saya enggak bisa pastikan lah. Masih proses lah yang jelas. Semua Kabupaten Kota kan berubah itu. Jumlah perangkat semuanya saya enggak hafal tapi yang jelas desa ada 237 berapa total Kadus saya enggak ingat. Jumlah BPR saja ada 1000 lebih itu belum lagi Kaur dan Kadus. Karena ada recofusing dan pengurangan itunya,” kata Muradi.

Sumber berita



Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *