6 Desa Di Sumbawa Di Warning Bupati, Ada Apa ?

Sumbawa Besar – Bupati melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, mengingatkan Kepala Desa dan perangkat desa agar tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa. Termasuk tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan, juga terkait penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPD) akhir tahun dan akhir masa jabatan, agar dapat disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa sekaligus Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 se-Kabupaten Sumbawa, Rabu, 25 September 2019. Terkait 6 desa yang belum melakukan input data profil desa, Bupati minta segera menginput data profil desa tahun 2019. Termasuk perencanaan RKPDes 2020 dan draf APBDes 2020 agar segera disusun dan diselesaikan. Mengingat akan memasuki tahun anggaran 2020. Bupati juga minta pemerintah desa agar proaktif mengajak masyarakat untuk bersikap dewasa dan matang dalam berdemokrasi.

Khusus kepada Kepala Desa, Bupati berpesan agar senantiasa menjaga kondusifitas desa dengan sebaik-baiknya. Dengan tetap memegang teguh seluruh peraturan yang berlaku termasuk dalam hal pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Jalin komunikasi dan koordinasi sebaik-baiknya dengan semua elemen yang ada di desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping desa, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

“Kepada para sahabat Camat yang tahun ini desa-desa di wilayahnya mendapat dana krabat, saya minta agar senantiasa melakukan pendampingan, pembinaan dan monitoring sehingga dipastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik di lapangan. Demikian pula agar sahabat Kepala Desa senantiasa melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga keberadaan Krabat benar-benar dapat membantu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para petani miskin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Varian Bintoro, S.Sos, M.Si melaporkan tujuan rakor adalah untuk membekali panitia dalam mengemban tugas dan amanah sebagai panitia yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa secara serentak pada 4 Maret tahun 2020  yang akan datang, berjalan dengan baik, aman, tertib dan terkendali.

Dikatakan, sebagai wujud konkrit dari keberpihakan (afirmasi) kepada desa adalah dengan diluncurkannya Dana Desa (DD) yang cukup fantastis. Pada tahun 2019 ini Dana Desa yang dialokasikan untuk pelayanan dasar dan ekonomi antara lain Posyandu  9.427.285.025,00,  KB 1.640.816.450,00, jambanisasi dan air bersih 6.342.028.854,00, rumah tidak layak huni 4.687.214.150,00, Sorga Desa   4.530.842.272,00, lembaga adat 533.512.800,00, perpustakaan   837.943.600,00, produk unggulan 1.368.270.982,00, data penduduk   2.062.978.141,00,  embung desa 1.990.354.487,00,  PKK   2.292.978.190,00 dan PAUD   8.912.854.353,26. Apabila diakumulasi semua afirmasi Dana Desa untuk layanan dasar dan ekonomi adalah sebesar Rp.44.627.079.304,26 atau sekitas 36.02 %  dari Dana Desa yang dikucurkan pada tahun 2019.

Sedangkan, alokasi anggaran APBD Kabupaten Sumbawa melalui dana kerabat di 157 desa se Kabuapten Sumbawa, tahun 2017 sebesar Rp. 15.000.000.000  terbagi pada 75 BUMDes, tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000  terbagi pada 26 BUMDes. Serta tahun tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000  terbagi pada 56 BUMDes.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *