Aura Positip Rapimnas PPDI, Bawa Semangat Kebangkitan Perangkat Desa Nusantara




Sebanyak 60 para ketua PPDI Propinsi dan kabupaten seluruh Indonesia mengikuti Rapat Pimpinan Nasional di Kabupaten Pekalongan Sabtu 12/09/2020

Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Mujito,SH dan Sekretaris Jendral Sarjoko membuka Rapimnas PPDI yang bertempat di Hotel Nirwana Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah.



dalam sambutannya Ketua Umum PPDI menyampaikan rasa terimakasih sebesar besarnya atas kehadiran para ketua Propinsi dan Kabupaten yang datang ke acara Rapimnas tersebut. Para Ketua PPDI dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, NTB, Bali, Kalimantan yang datang menghadiri acara tersebut.

Peserta Rapimnas berfoto bersama

Dikarenakan kita masih dalam masa pandemi Covid -19 jadi panitia membatasi kehadiran yang datang, lanjut ketua umum bahwa kalau tidak dalam keadaan masa pandemi kegiatan – kegiatan PPDI selalu dihadiri banyak peserta yang datang.



Adapun bahasan dalam Rapimnas tersebut seputar isu – isu nasional yang mengemuka di setiap daerah mulai dari pemecatan perangkat desa, NIPD secara Nasional, batik resmi perangkat desa yaitu Batik PPDI dan soal daerah-daerah yang belum melaksanakan PP 11 tahun 2019 mengenai Siltap setara golongan 2a.

Acara Rapimnas ini Dihadiri langsung oleh Bupati Pekalongan dan Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Dr.Nata Irawan serta Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Drs. Aferi Syamsidar Fudail,M.Si melalui aplikasi sambungan Zoom.



Dalam sambutannya Dr. Nata Wirawan menyampaikan bahwa Kemendagri RI telah menyiapkan dan membahas segala bentuk Masukan yang diajukan oleh PP PPDI yang salah satunya NIPD secara Nasional.

Bupati Pekalongan dalam sambutanya bahkan menegaskan mendukung organisasi PPDI Pimpinan Mujito,SH ini salah satunya beliau menegasakan harus adanya soliditas antara perangkat desa, bahkan sangat tegas mengatakan akan memecat Kepala Desa yang memberhentikan perangkatnya diluar mekanisme yang dibenarkan, sontak saja mendengar penekanan tersebut seluruh peserta Rapim memberikan tepuk tangan.




Sementara itu tanggapan dari Ketua PPDI Kabupaten Cianjur yang hadir dengan beberapa kabupaten di Jawa barat mengatakan bahwa perjuangan PPDI sebagai organisasi Profesi perangkat desa senantiasa ingin memperjuangkan hak-hak perangkat desa.

Contoh nya ketika seorang ASN menjadi korban politik dan dimutasi atau di non job kan, dia kehilangan jabatannya tetapi tanpa kehilangan haknya sebagai seorang pegawai (dia tetap bekerja)

Tapi ketika perangkat desa diberhentikan mereka kehilangan pekerjaannya dan juga haknya.
Dengan berbagai isu yang mengemuka dari mulai faktor ketidak sukaan sampai dengan perangjat desa yang terjun menjadi timses Calon Kepala desa yang kalah.

Disaat diberhentikan tidak semua Perangkat Desa melakukan gugatan ke PTUN. Oleh karena itu kami berharap ada kebijakan yang mampu mengikat status seorang perangkat desa ujar Dudi.

Harapan semua perangkat desa kedepannya bahwa PPDI akan selalu memperjuangkan hak-hak perangkat desa.




Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *