Banjar – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menemui Bupati Banjar H Saidi Mansyur di Mahligai Sultan Adam lantai 1 Martapura, Selasa (11/7/2023) pagi. Dilansir dari pontas.id, Ketua PPDI Kabupaten Banjar Ahmad Sarfa’i mengatakan, tujuan audiensi adalah untuk mempererat silaturahmi dan hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Banjar. Audiensi ini lanjutnya juga membicarakan rencana pelantikan pengurus baru, program kerja PPDI baik jangka …

Jakarta – PPDI Mesuji berharap dalam revisi UU Desa yang telah ditetapkan menjadi RUU Inisiatip DPR dapat menampung aspirasi dari perangkat desa. Hal ini disampaikan oleh Suganda, Ketua PPDI Mesuji Propinsi Lampung, disaat mengikuti audensi dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Senin (10/7) yang lalu. “ Kejelasan status kepegawaian dari perangkat desa sendiri menjadi satu hal yang penting …

Bali – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan di desa menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu juga sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi. Atas fenomena tingginya urbanisasi, Mendagri mengingatkan untuk belajar dari negara maju seperti Jepang yang hampir 90 persen masyarakatnya tinggal di metropolitan. Kondisi tersebut membuat biaya hidup lebih tinggi, sehingga yang dipikirkan hanya …

Jakarta – Agenda Pengurus Pusat PPDI dalam rangka pengawalan revisi UU Desa berlanjut ke Fraksi Gerinda, hari Rabu (12/7). Sekjend Fraksi Gerindra Ahmad Muzani yang didampingi oleh 6 orang anggota dewan dari partai yang berlambang burung garuda ini, menerima kedatangan perwakilan dari PPDI. Perwakilan PPDI menyampaikan ucapan terimakasih atas sikap F Gerindra dalam Rapat Paripurna kemarin dimana F Gerindra menetujui …

Jakarta – Resmi sudah seluruh fraksi di parlemen memberikan persetujuan terhadap Revisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi usul inisiatif DPR. Babak  baru pun bakal menentukan nasib RUU Desa melalui pembahasan bersama pemerintah. Sejumlah isu penting yang menjadi persoalan dalam implementasi UU 6/2014 bakal dibenahi melalui revisi. Seperti adanya kenaikan anggaran desa. Dilansir dari hukumonline.com, Ombudsman RI mencatat persoalan yang kerap dilaporkan …

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta publik tak berpikir negatif pada para anggota dewan yang tengah memproses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari kompas.com, Ia mengklaim, DPR bakal terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa setelah disahkan sebagai inisiatif dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (11/7/2023). “Jadi …

JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani merespons anggapan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilakukan untuk meningkatkan elektoral jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Ia membantah hal tersebut dan meminta semua pihak tak menganggap jelek atau negatif terkait inisiatif lembaganya itu. “Saya berharap apa yang kita lakukan pada tahun politik ini diapresiasi sebagai salah satu tindakan yang positif. …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu persetujuan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui ketuk palu tersebut maka revisi Undang-undang Desa menjadi inisiatif DPR. “Sidang dewan yang terhormat dengan demikian sembilan fraksi telah menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing. Kini tiba menanyakan kepada sidang dewan apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas …

Jakarta – Perwakilan Pengurus Pusat PPDI tampak hadir menyaksikan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, pada Selasa (11/7). Salah satu agenda yang dibahas yaitu revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dalam rapat paripurna tersebut, revisi UU Desa resmi ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Puan Maharani …

Jakarta – Sidang paripurna DPR RI sepakat revisi UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa) disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-29 pada masa persidangan V tahun 2022-2023. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.. Adapun isi Revisi RUU Desa salah satunya tentang perubahan masa jabatan kepala desa, dari 6 tahun untuk 3 periode, menjadi 9 …