JAKARTA  – Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan bahwa salah satu poin revisi UU Desa adalah mengatur tentang pemilihan kepala desa. Dalam rapat yang berlangsung hari ini di Gedung DPR RI, anggota Panja Baleg DPR RI menyepakati apabila dalam pemilihan Kepala Desa hanya terdapat 1 orang calon, maka diputuskan melalui musyawarah untuk mufakat. Hal ini disepakati agar …

JAKARTA – Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ivanovich Agusta menyebut tidak semua pasal berubah dalam revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. “Tidak semua pasal di rubah, tapi pasal-pasal tertentu, dalam revisi minor seperti ini satu hal penting adalah siapa yang siap dengan konsep dan isinya itu yang memperoleh manfaat terbanyak, …

JAKARTA  – Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan bahwa salah satu poin revisi UU Desa adalah mengatur adanya tunjangan purnatugas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dilansir dari kompas.com, hal itu setidaknya diatur dalam tiga Pasal, yakni Pasal 26, Pasal 50A dan Pasal 62. Adapun tunjangan purnatugas itu akan diberikan satu kali setelah mereka …

Jakarta – DPR RI saat ini tengah merumuskan perubahan terbatas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Selain memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, DPR juga mengusulkan kenaikan alokasi dana desa menjadi 15 persen dari dana transfer daerah. Disisi lain perjuangan perangkat desa juga menjadi fokus utama dalam pembahasan atas perubahan kedua UU …

Banyumas – Aspirasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan berlaku untuk dua periode masih dibahas tingkat Panja RUU Perubahan Kedua Atas Undang Undang Desa DPR RI. Hal itu disampaikan Ketua Paguyuban Kepala Desa Satria Praja Banyumas, Saifuddin kemarin menjelaskan kabar terbaru aspirasi perpanjangan masa kerja profesi kepala desa. “Ya itu keputusan rapat Panja RUU Perubahan Kedua Atas Undang Undang Desa. Sekarang masih di tingkat panitia kerja,” …

Sidoarjo – DPRD Kabupaten Sidoarjo merespons serius aspirasi para perangkat desa. Tuntutan mereka untuk kenaikan penghasilan tetap (siltap) benar-benar diperhatikan. Namun, muara tuntutan itu tetap kembali ke bupati. ”Kalaupun ada kenaikan, tidak mungkin langsung sesignifikan ini,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran yang juga Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan SH. Legislator asal Partai Gerindra itu memperkirakan, kebutuhan anggaran untuk kenaikan siltap …

Banjarnegara – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banjarnegara Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2023 di Bali Budaya Banjarnegara, Kamis (22/6/2023). Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso mengatakan kades perangkat perlu sinergi. Musda merupakan bagian dari amanah organisasi dan menjaga kekompakan serta solidaritas para perangkat desa. Hal itu sebagai modal suksesi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dilansir dari serayunews.com, Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso …

Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) Badan Legislasi DPR RI sepakat mengusulkan perubahan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun dalam satu periode, serta dapat dipilih kembali sebanyak dua kali.Adapun pada UU Desa, masa jabatan kepala desa termaktub 6 tahun selama satu periode, dan …

Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun draf Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari kompas.com, terdapat tiga poin utama dalam revisi tersebut yang merupakan hasil aspirasi berbagai pihak berkaitan dengan desa. “Pertama adalah yang menyangkut soal bagaimana kemudian aparat desa, tidak hanya sekedar kepada desanya, juga menyangkut …

Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan Badan Legislasi DPR mulai melakukan rapat penyusunan revisi Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Salah satu poin revisi ini DPR akan mengubah masa jabatan kepala desa (Kades) dari awalnya enam tahun bisa dipilih selama tiga periode menjadi sembilan tahun untuk dua periode. “Pasal 39 diusulkan agar …