Bengkulu Tengah – Kabar gembira bagi kepala desa (Kades) serta pera perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Alokasi dana desa (ADD) triwulan I tahun 2023 yang memuat tentang pembayaran gaji atau penghasilan tetap (Siltap) bakal disalurkan hari ini. Baca juga : Terima THR, Segini Besaran Untuk Perangkat Desa Cilacap Dilansir dari bengkuluekspress.disway.id, pencairan ini termasuk juga honor perangkat masjid …

CILACAP – Kepala desa perangkat desa dan lembaga desa di Kabupaten Cilacap patut bersenang hati pasalanya melalui APBD Kabupaten Cilacap 2023 Tunjangan Hari Raya (THR) akan diberikan. Dilansir dari nasionalxpos.co.id, hal tersebut disampaikan Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap Bintang Dwi Cahyono, AP. MM disela sela Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Kamis (6/4/2023), di gedung Jalabumi. Menurut Bintang, penyaluran Siltap dan THR untuk …

Mojokerto – Perwakilan warga Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/4/2023). Aksi ini dilakukan usai empat perangkat desa dipecat secara sepihak oleh Kepala Desa (Kades) Lolawang, Sugianto. Dilansir dari beritajatim.com, Perwakilan warga datang ke Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto sekitar pukul 10.30 WIB. Kedatangan perwakilan warga ini wadul ke Inspektorat Kabupaten Mojokerto terkait diberhentikan empat perangkat desa secara …

Pesisir Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Pesisir Barat Lampung meminta agar gaji aparatur pekon (desa) yang tersendat agar segera dibayarkan. Dilansir dari lampung.tribunnews.com, Ketua Komisi I DPRD Pesisir Barat Muhamad Lampung Towil mengatakan, sangat menyayangkan tertundanya gaji aparatur desa tersebut. “Kita sangat menyayangkan dan mempertanyakan apa alasan pemkab menunda pembayaran gaji aparatur desa itu,” ungkap Towil, …

Cirebon – Pasca dilantik menjabat sebagai ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Barat pada 13 Maret silam. Ketua PPDI Jawa Barat, Sutara bersiap melaksanakan apa yang menjadi visi misinya ketika mencalonkan ketua PPDI Jabar. Mantan ketua PPDI Kabupaten Cirebon periode 2020 – 2025 tersebut kepada FC mengungkapkan, dirinya terpilih menjadi ketua PPDI Jawa Barat, tidak lain karena visi …

Seluma – Polemik Angaran Dana Desa (ADD) untuk pembayaran gaji perangkat Desa di Kabupaten Seluma yang sampai saat ini tak kunjung cair. Akibat keterlambatan pencairan tersebut membuat sejumlah Pegawai Desa di Kabupaten Seluma mengeluh dan dikabarkan sudah ada yang ingin mogok kerja. Dilansir dari garudadaily.com, Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Hadianto menyampaikan, untuk perangkat desa agar tetap bersabar, bahwa saat ini …

Jakarta – Arteria Dahlan kini tengah menjadi perbincangan setelah perdebatan panas antara dirinya dengan Mahfud Md ramai menjadi perbincangan. Harta hingga berbagai permasalahan yang pernah dialaminya pun turut menjadi sorotan. Sosok yang sering bersuara keras ini siapa yang mengira kalau, menjadi salah satu bagian dalam aktivitas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ? tercatat mulai dari 2017 salah satu politikus PDIP …

Jakarta – Kebijakan pemerintah yang tidak akan memberi Tunjangan Hari Raya (THR) di Hari Raya Idul Fitri 2023 kepada pegawai honorer mendapat kritik dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan rasa keadilan. Aturan mengenai THR tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15/2023 yang diteken oleh Presiden Jokowi pada 29 Maret 2023. “Kalau kita timbang …

SUMEDANG–Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sumedang mengaku kecewa dengan adanya surat edaran dari Sekretaris Daerah Sumedang Nomor B2287/PMD/III Tahun 2023 tentang optimalisasi penginputan dashboard sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) Desa. Dilansir dari melansir.com, Ketua PPDI Kabupaten Sumedang, Utep Ruspendi mengatakan pihaknya merasa keberatan dengan poin kelima huruf C. Adapun poin kelima itu berbunyi: “Memberikan surat pengajuan penyaluran alokasi dana desa …

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, permohonan uji materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diajukan seorang warga bernama Eliadi Hulu pada Januari lalu, tidak dapat diterima. Dilansir dari kompas.com, Eliadi Hulu sebelumnya melayangkan gugatan agar kepala desa (kades) yang dimungkinkan menjabat selama 6 tahun dan terpilih untuk maksimum 3 periode …