Garut – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat siap ikut andil dalam rangkaian acara Silaturahmi Nasional Jilid III yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Januari 2023 di Jakarta. Ini sebagai bukti keseriusan kami dalam menjaga kekompakan organisasi dan kesejahteraan perangkat desa yang memang saat ini tidak diperhatikan pemerintah pusat, padahal pada kenyataannya perangkat desa sangat …

Grobogan– Perangkat desa di Kabupaten Grobogan yang tergabung dalam PPDI ( Persatuan Perangkat Desa Indonesia) rencananya akan menggelar demo di  Senayan Jakarta. Mereka akan menyampaikan aspirasinya terkait dengan masa jabatan perangkat desa, dimana dalam tuntutan Kades se Indonesia, salah satunya menyebut masa jabatan perangkat desa disamakan dengan Kades yakni selama 9 tahun. tahun. Mereka menggelar rapat di Rumah Kedelai  Purwodadi …

Jakarta – Panitia kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPDI Jilid Ke III secara resmi mengalihkan lokasi penyampaian asprisasi perangkat desa pada Rabu (25/01) besok di Jakarta. Melalui surat edaran  bernomor 086/PP.PPDI/I/2023 tertanggal 22 Januari 2023, Ketua Umum PPDI Moh. Tahril menyampaikan bahwa acara yang semula akan diadakan di depan Istana Merdeka  Jakarta, dialihkan ke Gedung DPR RI. Sementara itu titik kumpul …

Surabaya – Bank Jatim Serahkan Bantuan Kendaraan untuk Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim, Gubernur Khofifah Harapkan Kinerja Operasional Perangkat Desa di Jatim Semakin Efektif. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Dirut PT Bank Jatim Busrul Iman menyerahkan bantuan kendaraan operasional kepada Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (20/1/2023) pagi. Dilansir dari jatimupdate.id, bantuan …

Jakarta – Puluhan ribu perangkat desa dari Jawa Tengah siap membanjiri Jakarta, dengan menggunakan 400 armada bus. Data ini terungkap dari rekapitulasi sementara peserta Silahturahmi Nasional PPDI Jilid ke III yang dikeluarkan oleh Pengprop PPDI Jawa Tengah. Dari data yang diperoleh admin puskominfo-ppdi, jumlah peserta terbanyak dikirim oleh PPDI Kabupaten Banjarnegara dengan 2150 orang perangkat desa. Dari 25 Kabupaten yang …

Painan – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akhirnya melunak usai mendengarkan paparan Bupati setempat Rusma Yul Anwar soal Penghasilan Tetap (Siltap) wali nagari (kepala desa) dan perangkatnya. Rusma Yul Anwar di Painan, Kamis mengatakan pemerintah setempat tidak berniat sedikitpun memangkas tunjangan wali nagari (kepala desa) dan perangkatnya. Kondisi itu terjadi sejalan dengan adanya pengetatan Dana …

Jakarta – Gelaran Silahturahmi Nasional (SilatNas) PPDI Jilid ke III yang akan diadakan pada 25 Januari 2023, tinggal menghitung hari. Euphoria kehadiran perangkat desa anggota PPDI yang akan mendatangi Istana Merdeka di Jakarta sebagai lokasi titik kumpul agenda SIlatnas, mulai terlihat di berbagai daerah. Dari Jawa Tengah sampai dengan hari ini (20/01) sudah tercatat 15.000 perangkat desa dengan 400 armada …

Tanah Bumbu – Rapat Koordinasi (Rakor) PPDI Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Selasa (17/01), mengkonsep program kerja di tahun 2023. Kegiatan rutin yang dipimpin langsung oleh Hj. Masliani Nengsih, Ketua PPDI Kabupaten Tanah Bumbu ini selain dihadiri semua pengurus PPDI, tampak hadir pula perwakilan perangkat desa dari semua desa di Kabupaten Tanah Bumbu. “ Rakor kali ini selain membahas …

Pemalang – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pemalang, Dastro menyatakan menolak secara tegas isi dari Rekomendasi Audiensi DPP Apdesi yang beredar luas di jejaring sosial sejak Oktober 2022 lalu. Dilansir dari mediakita.co, hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat pembahasan rencana kegiatan Silatnas (Silaturahmi Nasional) jilid III PPDI Kecamatan Petarukan di Balai Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Senin (16/01/2023). “Terkait …

WONOSOBO – Sebanyak 226 kades dan perangkat desa bertolak ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Mereka akan menuntut pemerintah pusat pusat tentang Pencabutan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan penambahan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. “Terkait masa jabatan kades 9 tahun kami sudah diskusi dengan para akademisi dan Menteri Dalam Negeri juga sudah …