SRAGEN — Ratusan perangkat desa (perdes) yang tergabung dalam Praja Sragen menolak rencana perubahan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa lantaran dalam draf Randangan UU (RUU) tersebut mengubah masa kerja perdes sama dengan masa kerja kepala desa (kades) selama sembilan tahun. Padahal dalam UU itu sudah mengatur masa kerja perdes itu sampai usia 60 tahun. Dilansir dari solopos.com, penolakan itu diungkapkan …

Karo – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Lau Baleng dan Mardingding periode 2022-2027 dilantik PPDI Kabupaten Karo, Jumat (11/11) di Desa Martelu Kecamatan Lau Baleng. Dilansir dari hariansib.com, Ketua PPDI Kabupaten Karo, Alamsyah Pelawi menegaskan bahwa PPDI bukan organisasi masyarakat, tetapi organisasi kinerja yang tujuannya untuk meningkatkan SDM sesama perangkat desa. Diungkapkan, SK perangkat desa 2017, artinya sampai …

Mempawah  – Ketua Persatuan Perangkat Desa (PPDI) Kabupaten Mempawah, Muhammad Thohir, mengucapkan selamat dan sukses kepada Kafilah Mempawah yang berhasil meraih Juara Umum MTQ XXX Kalimantan Barat di Ketapang. Dilansir dari suarakalbar.co.id, hal itu disampaikan Muhammad Thohir di sela-sela nonton bareng penutupan MTQ XXX Kalbar bersama jajaran pengurus PPDI Mempawah, Jumat (11/11/2022) malam. Awalnya, tambah dia, segenap pengurus PPDI sempat …

SIDRAP– Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidenreng Rappang Masa Bhakti 2021 – 2026, resmi dilantik sekaligus dikukuhkan. Dilansir dari cakrawalainfo.co.id, pelantikan dan pengukuhan dilaksanakan di Aula SKPD Sidrap jalan Harapan Baru Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Jumat (11/11/2022), kemarin. Dewan Pengurus PPDI Provinsi Sulawesi Selatan Taba Halilintar, yang dalam sambutannya menyampaikan Organisasi PPDI ini di bentuk …

Muratara – Kepala Desa dan Perangkat Desa akan segera memiliki Nomor Induk Kepala Desa (NIKD) dan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 141/978/SJ. Perjuangan panjang Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI mengenai penerbitan NIPD bagi Perangkat Desa mulai membuahkan hasil. Dilansir dari pewarta-indonesia.com, PPDI perjuangkan penerbitan NIPD secara nasional Kepada Perangkat Desa, Lantas untuk apa NIPD ? …

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah menjalin silaturahmi dengan seluruh camat, Kades dan BPD yang ada di Kukar. Silaturahmi ini terangkai dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Rabu (9/11/2022).  Dilansir dari pusaramedia.com, kegiatan ini turut dihadiri Sekda Kukar dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pada kesempatan ini, Bupati Edi …

BATANG – Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengapresiasi kegigihan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dalam mensukseskan pembangunan kantor sekretariat. Dilansir dari ayoindonesia.com, Kantor Sekretariat PPDI yang beralamatkan di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang itu, dibangun dengan hasil iuran anggota tiap bulan sebesar Rp3000,-. “Kami apresiasi PPDI yang telah sukses membangun gedung. Tapi para perangkat desa  juga harus bisa untuk meningkatkan kemampuan diri dan berupaya semaksimal mungkin demi kemajuan desa,” kata …

Lombok Tengah – Daerah Kabupaten Lombok Tengah “darurat” pemecatan perangkat desa. Hal itu dibuktikan dari puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Loteng mendatangi Kantor DPRD setempat untuk menyampaikan banyaknya pemecatan perangkat desa tidak sesuai prosedur oleh oknum kepala desa. Dilansir dari Talikanews.com, Ketua PPDI, Moh. Hariono Dihadapan Komisi IV DPRD Loteng menyampaikan tujuan kedatangan berdasarkan …

LABUSEL – Aliansi Peduli Masyarakat Silangkitang menggeruduk Kantor Kepala Desa Mandalasena, mengecam kebijakan sejumlah Pelaksana Jabatan (PJ) Kades se Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dilansir dari jawapos.com, para pejabat Kades di 6 Desa se Kecamatan Silangkitang yakni Desa Aek Goti, Binanga II, Mandalasena, Ulumahuam, Rintis, Des Suka Dame dinilai arogan mengeluarkan surat peringatan atau SP yang berujung dengan pemecatan. Kebijakan itu …

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap UUD 1945 pada Rabu (9/11/2022) dengan agenda perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 102/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh lima orang perangkat desa yaitu Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, Yuliana Efendi, Fredi Supriadi, dan Utep Ruspendi. Dilansir dari mk.id, dalam …