Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk mengendalikan inflasi dengen memperhatikan mulai dari penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Transfer Umum, hingga anggaran Dana Desa (DD). “Upaya pemerintah daerah dalam meredam inflasi bisa berbagai macam yang anggarannya sudah tersedia. Misalnya, menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang saat ini masih …
Read More »admin
Beri Ucapan Selamat Untuk Ketua DPRD Karawang, PPDI Ingatkan Regulasi Perangkat Desa Yang Mendesak
KARAWANG – Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang mengucapkan selamat atas dilantiknya Budianto Gibran sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggantikan Pendi Anwar dengan sisa masa jabatan Tahun 2019-2024 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Karawang di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karawang. “Atas nama pribadi dan organisasi PPDI Karawang, mengucapkan selamat dan sukses dilantiknya Pa H.Budianto …
Read More »Siap-Siap, Pemkab Bekasi Usulkan Reward Untuk Desa Berprestasi
BANDUNG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, akan mengusulkan kepada Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada Pemerintah Desa yang memiliki prestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rahmat Atong dalam kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) dan Sarasehan Desa Se-Kabupaten Bekasi di Hotel Sari Ater, Kota Bandung, Minggu (2/10/2022). …
Read More »3% Dana Desa Untuk Operasional Pemerintah Desa, Masuk Skala Prioritas 2023
Jakarta – Tiga persen dana desa (DD) bisa digunakan untuk operasional pemerintah desa. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Senin (3/10/2022). Dilansir dari indopos.co.id, Gus menteri sapaan akrab Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, pemanfaatan baru dana desa tersebut sudah masuk dalam peraturan menteri desa (Permendes) …
Read More »Resmi Dilantik, Ketua DPRD Karawang Komitmen Selesaikan Perda Usulan PPDI
Karawang – Anggota DPRD Karawang Dapil IV Partai Demokrat, H Budianto Gibran SH MH, akhirnya resmi di kukuhkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karawang 2022-2024 menggantikan H Pendi Anwar, Senin (3/10/2023). Dewan wong Cilamaya Wetan berdomisili di pesisir Pantai Ciparagejaya Kecamatan Tempuran ini, di ambil sumpahnya di hadapan Bupati serta unsur Muspida Karawang dalam rapat paripurna istimewa yang di selenggarakan di …
Read More »Mantap, PPDI Batang Sumbang Ratusan Buku Untuk Disperpuska
BATANG – Gerakan Hibah Satu Orang Satu Buku yang digulirkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpuska) Kabupaten Batang ternyata mengundang respon positif dari banyak kalangan. Salah satunya dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batang, yang turut menyumbang ratusan buku ke Disperpuska Batang, Jumat (30/9/2022). “Hari ini kami kumpulkan sekitar 700 buku. Ini merupakan donasi swadaya anggota kami di seluruh Kabupaten Batang. …
Read More »10 Bulan Berlalu Setelah Rekom DPRD, Kasus Pemberhentian Perangkat Desa Di Manggarai Belum Ada Titik Akhir
MANGGARAI – Independensi pihak Inspektorat dan Penegakan hukum Pemkab Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam penyelesaian persoalan pemberhentian Perangkat Desa Pong Lale, kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sejak 11 Januari 2022 hingga 2 Oktober 2022 belum menemui titik terang. Hal ini yang menjadi pertanyaan publik hingga menuai mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Manggarai Heribertus G.L Nabit. Dilansir dari kompas86.com, upaya …
Read More »Kejelasan Status Kepegawaian Perangkat Desa, PR Besar Pemerintah Yang Harus Diselesaikan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa “Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus …
Read More »Perkuat Internal Organisasi, PPDI Air Besi Hasilkan Kesepakatan Dalam Rakor
Bengkulu Utara (Kominfoppdi) – Persatuan Perangkat Desa (PPDI) Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu mengadakan Rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam) kegiatan tersebut di lakukan kantor Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi, Sabtu(01/10). Kegiatan tersebut di hadiri ketua PPDI Provinsi Bengkulu, Pengurus PPDI Provinsi Bengkulu, PPDI Kabupaten Bengkulu Utara, Seluruh Pengurus PPDI Kecamatan Air Besi serta parades Air Besi sebanyak …
Read More »Dapat Tambahan Anggaran, Gubernur Bengkulu Rekomendasi Siltap Di Seluma Setara PNS
Seluma – Anggaran Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa yang akan dianggarkan tahun depan dengan nominal Rp10 miliar akan dibahas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Seluma. Sebab, meski ditambah Rp10 miliar, Siltap perangkat desa masih belum setara dengan ASN Golongan II A. “Akan didata terlebih dahulu kebutuhan Alokasi Dana Desa (ADD) khusus untuk Siltap Kades, perangkat dan BPD. Setelah itu …
Read More »