Gunung Kidul – Kenaikan gaji PNS yang diprogramkan Pemerintah Pusat pada tahun 2024 ini, menjadikan Penghasilan tetap (siltap) lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Gunungkidul bakal ikut naik pada 2024 ini. Pemkab Gunungkidul sendiri telah menaikkan anggaran untuk tambahan siltap ini senilai Rp8 miliar. Disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Perencanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga …

Bengkulu Utara – Kabar baik untuk para perangkat desa, akhirnya registrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkulu Utara terselesaikan pada Selasa, 20 Februari 2204, sekitar pukul 16.00 WIB. Kabar gembira ini disampaikan oleh PPDI Bengkulu Utara Basuki Rahmat, bersama dengan Ibnu Majah, Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, dan beberapa pengurus PPDI lainnya, setelah pagi harinya, sekitar pukul 10.00 WIB, melakukan …

Kulon Progo – Kabar gembira bagi perangkat desa di Kulon Progo Tahun di tahun 2024 ini, setelah menunggu empat tahun, akhirnya perangkat desa mendapatkan kenaikan gaji. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Muh Ihsan, menyampaikan bahwa sudah 4 tahun belakangan ini, gaji perangkat desa tidak mengalami kenaikan. Dikutip …

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan bocoran terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk pembagian THR, kabarnya akan dibagikan serentak pada H-10 Lebaran. Kebijakan ini disiapkan mengingat bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 2024 akan segera tiba. “Saya melaporkan kepada Bapak Presiden untuk persiapan dari pembayaran THR dan gaji …

BENGKULU – Sekda Bengkulu Utara, H. Fitriansyah menyampaikan bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), akan dimulai pada akhir bulan Februari. Hal ini disampaikan didepan perwakilan Pengurus PPDI Bengkulu Utara, di ruang kerja Sekda Bengkulu Utara pada Selasa (20/02/2024). H. Fitriansyah dihadapan pengurus PPDI yang mewakili ribuan Perangkat Desa Bengkulu Utara menyampaikan, saat ini banyak yang mengeluh …

Jakarta – Ketua Umum PPDI Tahril, S.Pd bersama 5 Organisasi desa lainya ( APDESI, AKSI, PABSI, PARADE NUSANTARA, APEKNAS) menghadiri undangan Dirjen PMD, yang diadakan Jl. Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/02/2024) kemarin. Agenda yang dibarengi dengan perkenalan Dirjen PMD yang baru Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P, M.Si, tersebut diadakan  dalam rangka menindak lanjuti progres Pasca …

Bandung – Revisi Undang-Undang Desa no 6 tahun 2014 yang saat ini sedang sensitive dibahas di Pemerintah Desa bahkan di masyarakat menjadi isu panas di pemberitaan ataupun media nasional lainnya. Tidak hanya masa jabatan Kepala Desa yang menjadi sorotan utama pada revisi tersebut, akan tetapi kesejahteraan Aparat Desa yang menjadi poin menarik untuk dibahas. Kekecewaan para Perangkat Desa seluruh Indonesia …

Jakarta – Supratman Andi Agast, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, sempat mencuri perhatian dengan pernyataan bahwa jabatan kepala desa merupakan ambisi terakhir dalam karirnya. Pernyataan ini muncul ditengah-tengah rapat pembahasan tingkat pertama,perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014, Senin (05/02) tengah malam. Supratman Andi Agast yang merupakan politisi dari Partai Gerinda ini, merupakan anggota dewan dari Sulawesi Tengah …

Belopa – Bupati Luwu, Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, MPd secara simbolis mengukuhkan penggunaan Nomor Induk Perangkat Desa se-Kabupaten Luwu di aula rumah jabatan Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa, Rabu (7/2/2024). Pengukuhan ini dilaksanakan pada kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel. Dihadiri oleh seluruh kepala desa dan perangkatnya, Camat, BPD dan …

Jakarta– Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. “Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses,” kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu. Berbagai …