Jakarta – Peraturan pemerintah no 11 2019 tidak terasa telah 4 tahun semenjak diterbitkan. Peraturan ini sendiri merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 2014 Tentang Desa. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan aparatur desa. Dan hal tersebut dilaksanakan melalui penyesuaian penghasilan …

Mamasa – Jelang dan saat pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 mendatang, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengimbau kepada seluruh Perangkat Desa se – Kabupaten Mamasa, agar tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan dasar tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat …

Kota Gorontalo – Waka Sekjen PPDI Pusat, Fathur Ropiq melantik pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Gorontalo masa bakti 2022-2027. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di aula rumah jabatan gubernur, Kamis malam (30/11/2023) . Kepengurusan PPDI Provinsi Gorontalo ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat PPDI nomor 028/SK/PP.PPDI/VIII/2023. Setelah pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo Budiyanto Sidiki mengukuhkan  kepengurusan yang sama. Dalam …

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengingatkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT) harus secara konkrit berperan aktif dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tak hanya dimonopoli oleh salah satu pihak Kementerian saja. Dilansir dari laman resmi DPR, Hamka Baco Kady menilai justru Kementerian Desa-lah yang …

Jakarta – Menjawab desakan pengesahan revisi UU No 06  Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima perwakilan APDESI di Gedung Parlemen, Rabu (29/11). Dalam agenda ini Ketua APDESI, Surta Wijaya yang didampingi Ketua MPO Apdesi Muhammad Asri Anas, mendesak DPR untuk mengesahkan Revisi UU Desa pada sidang paripurna 5 Desember 2023 pekan depan. Menjawab desakkan dari para …

Jakarta-Pemerintah sedang menyiapkan mekanisme baru penggajian kepala desa. Nantinya, kepala desa tidak lagi digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan langsung dari Dana Desa. “Harapannya begitu, supaya desa lebih mandiri mengelola dirinya sendiri,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023) seperti …

PROBOLINGGO – Penjabat (Pj.) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si menghadiri acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Probolinggo di pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Selasa (28/11/2023). Dilansir dari laman resmi pemkab Probolinggo, turut hadir Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Santiyono, Kepala Dinas PMD Fathur Rozi dan …

POLMAN – Puluhan perangkat Desa anggota PPDI Polewali Mandar (Polman) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Senin (27/11), untuk mengadu lantaran penghasilan tetap tidak terbayarkan. Dikutip dari tribunnews, Ketua PPDI Polman, Taslim Karamin mengatakan sudah lima bulan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa tidak terbayarkan. “Sudah lima bulan ini belum ada pencairan, kami mengadukan hal ini lantaran sudah menyebrang bulan,” ungkap Taslim kepada wartawan. …

Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mendesak Pemerintah dan DPR segera membahas rapat tripartit untuk mengesahkan revisi UU Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi undang-undang sebelum 5 Desember 2023. Fachrul Razi juga menjadi penasehat beberapa organisasi mengatakan bahwa DPD RI telah merampungkan dan memfinalisasi draft revisi UU Desa sebagaimana perjuangan 8 organisasi yang telah diakomodir didalam …

Jakarta – Organisasi Desa Bersatu mendatangi Badan Legislasi  DPR, untuk beraudiensi terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa pada Kamis (23/11) siang. Dalam penyampaian pendapat didepan Gedung DPR RI yang sempat ada kericuhan, Desa Bersatu mendesak DPR segera mengesahkan revisi Undang undang Desa, menjadi undang-undang sebelum 5 Desember 2023. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh DPR, Desa bersatu …