Jember – Perangkat Desa Jember ancam gelar aksi massa, jika aspirasi tidak diperhatikan Bupati dan DPRD. dikutip dari media suaraindonesia, informasi ini disampaikan Hariri lewat sambungan selulernya, Sabtu (07/10/2023). “Demo Jakarta saja Perangkat Desa bisa hadirkan puluhan bis apalagi cuma di depan kantor Bupati Jember,” katanya. Hariri kembali mengingatkan Bupati dan DPRD Jember, bahwa tugas perangkat desa itu bukan hanya …
Read More »admin
Diburu Waktu, Kemendagri Susun Instrumen Untuk Dinamika Aparatur Desa
Jakarta – Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun instrumen monitoring dan evaluasi (monev) agar supradesa memiliki data yang terdokumentasi dengan valid.Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro menyatakan penyusunan instrumen monev sangat penting, karena pemerintah dapat memahami gambaran atas dinamika yang terjadi saat pelatihan aparatur desa.“Dari instrumen monev ini juga kita memiliki data yang terdokumentasi valid atas …
Read More »Revisi UU ASN Sudah, Kapan Revisi UU Desa Disahkan ?
Jakarta – Rancangan Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, 3 Oktober 2023, lalu bagaimana dengan revisi terbatas UU No 06 tahun 2014 Tentang Desa ? Seperti diketahui, gegap gempita revisi UU Desa ini telah dimulai sedari awal tahun 2023. Hal ini diawali …
Read More »Nasib 7 Perangkat Desa Losari Digantung, Ketua Komisi I DPRD Cirebon Nilai Ada Pembiaran
Cirebon – Ketua Komisi I DPRD Cirebon, Sofwan ST, sesalkan nasib tujuh perangkat Desa Mulyasari Kecamatan Losari yang digantung. Pasalnya, lebih dari setahun haknya tak disalurkan pemerintah desa. Padahal status mereka sebagai perangkat desa masih melekat. Politikus Partai Gerindra ini menuding Camat Losari, Mukhlas dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon yang tidak bertanggungjawab atas kasus yang …
Read More »Alhamdulillah, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Sumenep Dapatkan Tambahan Siltap Dari Pemprov Jatim
Sumenep – Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sumenep dapat bernafas lega, hal ini seiring dengan akan disalurkannya Bantuan Keuangan. Informasi tersebut sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja anggaran (RKA) 2023 di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, seperti yang dikutip dari laman radarmadura. Baca juga : Dagdigdug Perangkat Desa Kepahiang, Siltap Terancam Gegara Anggaran Kurang Pemerintah mengalokasikan …
Read More »Masih Kurang Rp. 7 Milyar, Kadis PMD Sampaikan Siltap Perangkat Desa Di Kepahiang Belum Aman
Kepahiang – Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan, SH., sampaikan kekurangan anggaran untuk Penghasilan Tetap atau Siltap kades dan perangkat desa di 105 desa yang ada di Kabupaten Kepahiang. Hal ini disampaikan meski sudah penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan Provinsi Bengkulu, ternyata sudah dipastikan masih kurang. Baca Juga : Selalu Terjadi, Perangkat Desa Bengkulu …
Read More »Jelang 2024, Kemendagri Komitmen Gelar Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
PALEMBANG — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen meningkatkan layanan pemerintah desa. Hal itu dilakukan dengan menggelar berbagai pelatihan yang melibatkan aparat desa. Salah satunya adalah Pelatihan Penguatan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) dan Pelatihan Aparatur Desa (PAD) dasar. Baca juga : Banyak Pemberhentian Perangkat Desa Di Bengkulu Utara, Begini Respon PPDI Dilansir dari laman repubilka, kegiatan ini diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan …
Read More »Ketimpangan Siltap Perangkat Desa Jadi Sorotan PPDI Sulawesi Tengah
Palu –Litbang PPDI Sulawesi Tengah merilis data yang menunjukkan adanya perbedaan besar dalam besaran Siltap atau Gaji Pokok perangkat desa. Di beberapa kabupaten seperti Donggala, Tolitoli, Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi, masih ditemukan kondisi kesejahteraan yang sangat memprihatinkan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Sulawesi Tengah, Moh Fikri Agusti, mengungkapkan keprihatinannya terkait kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa …
Read More »Perjelas Status Kepegawaian Perangkat Desa, Ini Perintah Khusus Presiden Ke MenPan RB
Jakarta – Mensikapi maraknya tuntutan status kepegawaian dari perangkat desa, Pemerintah sedang menyiapkan formula pas yang akan dibawa dalam pembahasan revisi terbatas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini diungkap oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Prof. Dr. (H.C.). H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd membuka Rapat Koordinasi Pembangunan dan Perdesaan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat …
Read More »Didukung Pemkab, PPDI Sinjai Dorong Penerbitan NIPD
Sinjai – PPDI Sinjai bergerak untuk mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa, hal ini terungkap setelah kunjungan ke Setda dan DPMD pada Senin (02/09) kemarin. Dalam agenda yang bertepatan dengan peringatan hari Batik Nasional tersebut, PPDI berkunjung ke Dinas PMD yang ditemui langsung oleh Kepala DMPD Drs. Yuhadi Samat M.Si. Baca juga : Terima NIPD, PPDI Rohil Ucapkan Puji Syukur “ …
Read More »