BALUT– Pengurus Persatuan Perangkat Desa (PPDI) Sulawesi Tengah akan melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan Rakerwil rencananya akan dibuka hari ini, Jumat (01/09) di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. “Kegiatan Rakerwil ini akan dihadiri pengurus PPDI dari 12 Kabupaten se-Sulawesi Tengah serta jajaran Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah,” jelas Ketua PPDI Sulteng …

Sleman – PPDI Propinsi Yogyakarta mengadakan hajat dengan mengundang para Ketua PPDI Propinsi  seluruh Indonesia, pada Sabtu (02/09) besok. Dalam undangan yang diterima oleh redaksi, Pengurus PPDI DIY akan mengadakan acara “Forum Grup Discussion “ mendiskusikan   rancangan Perubahan UU  no 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan pemateri DR. Sutoro Eko Yunanto dari APMD Yogyakarta. “ Agenda ini konsep sebenarnya ngopi …

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya untuk senantiasa memperkuat pembangunan pemerintahan desa. Menurutnya, pemerintahan desa perlu didukung untuk mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini kerap terpusat di wilayah perkotaan. “Ada potensi di rural area, di daerah-daerah pedesaan. Kalau seandainya mesin produksi, mesin ekonomi kita di kota bergerak, di desa bergerak serempak maka Indonesia akan melompat …

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, dan Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (30/8/2023) siang. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 76/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Mahmudi yang merupakan seorang perangkat desa. “Amar putusan, menolak permohonan …

Mamasa – 12 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Mamasa memberhentikan aparat desa secara sepihak dan tak sesuai mekanisme. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mamasa masukkan sanggahan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mamasa, Elyas mengatakan dirinya bersama pengurus PPDI mendatangi Kantor Dinas PMD Mamasa untuk memasukkan sanggahan. Lantaran PPDI menganggap kebijakan yang dilakukan oknum Kades merupakan tindakan sewenang-wenang kepada perangkat desa. “Ada 12 Kades yang sudah memberhentikan perangkat desanya …

Jakarta – Anggota Komisi V DPR Hamka B. Kady meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) terlibat secara langsung dalam pembahasan revisi Undang-Undang Desa, terutama dalam memperjuangkan penentuan anggaran. Hal ini penting agar Kementeran Desa PDTT bisa memahami berbagai kendala yang dialami kepala desa. “Pak Menteri tolong terlibat langsung di dalam revisi UU Desa karena itu payung hukum …

Cirebon – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon, melakukan koordinasi dengan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, Rabu (23/2). Bertempat di ruang rapat bupati, PPDI bersama tim membahas berbagai macam hal, yang memang sering terjadi di setiap desa pasca Pilwu dan masalah lainnya. Dilansir dari rakcer.id, Bupati Cirebon saat rapat mengungkapkan, masalah pergantian perangkat desa saat masa kuwu baru …

JAKARTA –  Berita tentang  DPR menetapkan 42 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023 menimbulkan tanda tanya bagi anggota PPDI. Dalam rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8), tidak ada Revisi UU no 06 Tahun 2014 Tentang Desa masuk daftar  RUU Prolegnas Prioritas tahun …

Lampung Timur – Bupati Lampung Timur ( Lamtim) M Dawam Rahardjo merealisasikan Penyerahan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Se-kabupaten Lamtim yang dilaksanakan di Lapangan Desa Gunung Mekar Kecamatan Jabung, Selasa (29-08-23). Hadir dalam acara tersebut Ketua TP PKK Lamtim, Yus Bariyah Dawam Rahardjo, Kepala Dinas PMD, Ketua PPDI, Provinsi Lampung, Triyono, Ketua PPDI Kecamatan Jabung, Suharno, Camat dan Forkopimcam Jabung. …

Jakarta – DPR RI menyetujui 42 rancangan undang-undang (RUU) masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Sebanyak 26 RUU usulan DPR, 13 RUU usulan pemerintah, dan 3 RUU usulan DPD.Dilansir dari detik.com, kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2023-2024 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023). Rapat dipimpin langsung …