Jakarta – Status Kepegawaian dari Perangkat Desa menjadi satu bahasan yang seakan terus menghangat, hal ini seiring dengan telah disepakatinya UU No 06 Tahun 2014 sebagai revisi undang-undang  Hak Inisiatip dari DPR. UU No 06 Tahun 2014 atau UU Desa sendiri telah berlaku selama 9 tahun, dan sejauh ini dalam regulasi tersebut belum menyentuh ke akar permasalahan terkait status perangkat …

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, terus memperjuangkan status perangkat desa agar hak-haknya terpenuhi dan sesuai beban kerjanya. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, Gus Halim menilai perangkat desa nantinya bisa jadi ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hal tersebut masih dalam tahap pembahasan yang nanti …

Jakarta – Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi topik menarik di Indonesia karena mengkaji nasib tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam revisi UU ASN, terdapat tujuh klaster yang menjadi fokus, termasuk penyelesaian masalah tenaga honorer dan peningkatan kesejahteraan PPPK. Namun, revisi UU ASN bukan cuma bahas PPPK saja, tapi juga membahas manajemen Aparatur Sipil …

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanudin menginstruksikan jajarannya melakukan pedampingan dan pengawalan program Dana Desa. Sehingga, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. “Jangan sampai mereka (aparat desa) karena ketidaktahuannya menjadi objek pemeriksaan Aparat Penegak Hukum, ini perlu dilakukan bimbingan, pembekalan sehingga pembangunan desa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” ujar Burhanudin dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Agustus 2023. Dilansiree dari …

Pemalang – Ratusan perangkat desa anggota PPDI Pemalang datangi Gedung Balai Rakyat di DPRD setempat untuk menuntut peningkatan kesejahteraan, Kamis (03/08). Rombongan yang dipimpin Dastro, Ketua PPDI Pemalang ini menyampaikan aspirasi terkait dengan tunjangan  kesejahteraan bagi Perangkat Desa yang dirasa belum sesuai dengan regulasi yang ada. “ Kami sampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada anggota dewan dan Kepala OPD yang …

WAJO – Bupati Wajo, Amran Mahmud menghadiri pengukuhan dan pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wajo periode 2023-2028 di Ruang Pola Kantor Bupati Kamis (03/08/2023). Pengurus PPDI Wajo dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua PPDI Provinsi Sulsel Tabah Halilintar. Kegiatan ini dihadiri Anggota DPRD Wajo yang juga Ketua Bapemperda Junaidi Muahammad, Kadis PMD, Andi Liliyannah, Inspektur Daerah, Saktiar, Ketua Apdesi …

CIREBON – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi), Dadang Holiludin, menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kuwu yang kini tengah dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa. Menurut Dadang, dalam rapat via zoom meeting, para purnabakti kepala desa menolak perpanjangan masa jabatan kuwu dari 6 tahun menjadi 9 tahun, yang …

MATARAM–DPR RI sudah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi rancangan undang-undang (RUU) inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui rapat paripurna pada 10 Juli 2023. Anggota DPR RI Komisi V Dapil Pulau Lombok Suryadi Jaya Purnama mengatakan, dalam revisi itu ada beberapa poin sudah disepakati. Tinggal meminta persetujuan pemerintah pada masa sidang berikutnya yakni Agustus-September 2023. “Insyaallah …

Jakarta – Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyebutkan sejumlah persoalan pelayanan di desa yang sering dikeluhkan masyarakat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik “Menyoal Perbaikan Kebijakan Mengenai Perangkat Desa dalam Agenda Revisi Undang-undang Desa” di Gedung Ombudsman RI, Selasa (1/8/2023). Adapun permasalahan tersebut berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa serta pemberhentian dan …

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan, pimpinan DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Desa. Oleh karena itu, belum diketahui alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas Rancangan UU (RUU) Desa ini bersama pemerintah. “Surpres dari presiden saja belum ada, apalagi AKD yang mau bahas,” kata Awiek dilansir dari Kompas.com, …